Teknokra.co : Aliansi Lampung Melawan (ALM) kembali melaksanakan konsolidasi lanjutan yang menghasilkan enam poin tuntutan utama dengan fokus pada isu pendidikan. Konsolidasi tersebut dilaksanakan di lapangan Balai Rektorat Universitas Lampung (Unila) pada Selasa, (17/2).
Ketua Badan Eksekusi Mahasiswa (BEM) Unila, Aditya Putra Bayu, menyampaikan bahwa jumlah poin tersebut merupakan hasil pengerucutan dari sembilan poin pada konsolidasi sebelumnya.
“Hasil konsolidasi lanjutan kali ini kami mengerucutkan menjadi enam poin tuntutan, tetap berfokus pada pendidikan agar lebih efisien dan efektif,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan langkah selanjutnya adalah menggelar teknis lapangan pada hari Sabtu, (21/2) guna membahas mekanisme aksi. Meskipun akan dilakukan pada bulan puasa, Aditya menegaskan bahwa aksi massa tetap akan digelar setelah kesepakatan forum tercapai.
“Walaupun bertepatan dengan bulan Ramadan, semangat untuk turun aksi tidak boleh surut. Getarannya harus besar, gelombangnya harus besar,” tegasnya.
Dalam konsolidasi tersebut, ALM tetap membawa tagline “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” sebagai simbol kritik terhadap kondisi pendidikan saat ini. Meski demikian, Aditya menyatakan bahwa seluruh keputusan tetap berdasarkan kesepakatan forum.
“Kami tidak egois. Semua tergantung kesepakatan forum. Selama isu yang diangkat berpihak kepada masyarakat, kami siap mengawal,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu peserta konsolidasi, Muhammad Hanif Abdurrahman (Hukum Tata Negara ’23), mengaku mengikuti forum tersebut karena tertarik dengan isu pendidikan yang diangkat. Menurutnya, persoalan utama pendidikan bukan hanya soal besaran anggaran, melainkan pengelolaannya di lapangan.
“Anggaran pendidikan itu sudah dijamin 20 persen dari APBN oleh konstitusi. Yang jadi masalah adalah pengelolaan dan pengalihfungsian anggaran tersebut,” ujarnya.
Ia menilai dana pendidikan kerap tidak tepat sasaran. Alih-alih digunakan untuk kebutuhan mendasar seperti buku dan penunjang pembelajaran, dana justru dialokasikan untuk fasilitas yang dinilai kurang prioritas.
“Banyak dana pendidikan digunakan untuk fasilitas yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan mahasiswa atau siswa,” tambahnya.
Tak hanya itu, Hanif juga menyoroti dihilangkannya isu kesehatan dari daftar tuntutan konsolidasi sebelumnya. Ia memahami alasan fokus pada pendidikan, namun menilai rumusan tuntutan masih perlu diperjelas agar lebih terarah.
“Hari ini dihilangkan karena alasan faktor kita mau fokus ke pendidikan. Mungkin
ya juga karena untuk biar lebih fokus, tapi ternyata keadaan tuntutan pun tidak terlalu fokus dan jelas sebenarnya kalau dari saya pribadi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia memberikan pandangan terkait wacana pemindahan siswa Sekolah Siger ke sekolah lain disertai pemberian beasiswa. Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan legalisasi dan penguatan sekolah tersebut dibanding memindahkan para siswa.
“Daripada memindahkan siswa ke sekolah lain yang juga punya keterbatasan, kenapa tidak sekolah Siger yang dilegalitaskan dan difokuskan agar sesuai standar nasional pendidikan?” tuturnya.
Berikut 6 poin tuntutan yang telah disepakati.
1. Jadikan pendidikan sebagai prioritas utama
2. Wujudkan sekolah gratis
3. Menambahkan anggaran pendidikan
4. Tingkatkan kesejahteraan guru honorer
5. Pindahkan siswa-siswi sekolah Siger ke sekolah SMA yang punya legalitas dengan jaminan beasiswa
6. Mendorong regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai anggaran pendidikan.
