teknokra.co: Pemerintah akhir-akhir ini telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat. Ironisnya, ditengah situasi pendemi Covid 19 ini dimanfaatkan pejabat-pejabat di daerah untuk medompleng citra dari pejabat tersebut.
Sebelumnya, telah ramai dibicarakan di media sosial, foto Bupati Klaten Sri Wahyuni yang ditempelkan pada paket bantuan sosial (bansos) memantik polemik untuk kita semua.
Hal tersebut dapat membuka mata publik, betapa politisasinya bansos saat krisis di tengah pendemi seperti ini. Kejadiaan politisasi bansos semacam ini bukan hanya terjadi di Klaten, nampaknya ini terjadi di Provinsi Lampung.
Terdapat 3 kabupaten/kota yang akhir-akhir ini sedang hangat diberitakan, Kota Bandarlampung, Pesawaran dan Lampung Timur yang sekarang sedang ramai diberitakan di media terkait foto kepala daerah di bantuan sosial. Ikhwal pemasangan foto atau stiker di bantuan sosial di 3 kabupaten/kota tersebut bukan tanpa sebab, ketiga daerah tersebut akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020.
Patut diketahui dari 3 kabupaten/kota terdapat 2 kepala daerah Incumbent yang sedang dan akan mencalonkan kembali di periode kepemimpinannya yang kedua yaitu Kabupaten Peswaran dan Lampung Timur. Sedangkan untuk Kota Bandarlampung mencalonkan isteri dari walikota yang sudah menjabat selama dua periode.
Hal semacam ini tentu banyak menimbulkan spekulasi, di Kabupaten Pesawaran contohnya dalam pembahasan anggaran mengenai penanggulangan covid 19 justru berakhir memanas dan ricuh hanya dengan kelakuan bupati memasang foto dirinya di bantuan sosial. Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung pun seperti itu, banyak mempertanyakan maksud dan tujuan para pejabat daerah memasang foto di bantuan sosial.
Hal ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua terutama pejabat publik, tidak elok memanfaatkan ruang kesusahaan yang terjadi sekarang menjadi ruang politik bagi kepentingan-kepentingan diluar kepentingan kesehatan. Penulis menganggap hal tersebut tentu tidak etis apa yang diperlihatkan kepala daerah, karena dapat menjerumus kepada penyalahgunaan wewenang.
Pada prinsipnya, sumber bantuan tersebut baik dari APBD, APBN sekalipun itu kantong pribadi dalam konteks memsang foto Kepala Daerah dan mengatasnamakan pribadi dalam bantuan tersebut itu problem etika politiknya sangat serius dan patut dipertanyakan. Karena kultur politisasi seperti sudah lama terjadi, politisasi bansos merupakan salah satu trik kampanye dalam politik.
Di Eropa lebih dikenal dengan istilah pork barrel atau gentong babi. Istilah pork barrel ialah tong berisikan daging babi dengan memberikan supply makanan kepada konstituan-nya, bahkan dari jauh hari pemilihan. Tujuannya tersebut tak lepas dari membangun favorability atau kesukaan terhadap dirinya atau (dia).
Penulis berpendapat dan menilai bahwa politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transparansi. Kesan yang ditimbulkan seolah kontraproduktif bahwa persepsi public menjadi turun dan menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi public yang kemudian melukai hati public.
Lebih lanjut, dari pada memasang foto pribadi tentu dengan pesan-pesan yang lebih universal untuk mencegah penyebaran virus corona dan anjuran pemerintah lainnya itu mungkin lebih bijak dan terlihat baik.
Masih banyak pekerjaan dan catatan kepala daerah bukan hanya saja sibuk mendompleng kepentingan pribadinya, soal pemberian bantuan sosial misalnya yang kurang tepat sasaran, kurang maksimal dan lain sebaginya. Apalagi daerah diberi kesempatan oleh pusat untuk mendata warganya yang berhak menerima bantuan sosial tersebut jadi manfaatkan momen ini untuk kepentingan bersama.
Penulis Opini: Fadel Aliemsyah Darmawan
