Teknokra.co: Aliansi Mahasiswa Lampung (ALM) gelar konsolidasi akbar di Balai Rektorat (Balrek) Unila pada Jumat, (29/8) pukul 16.30 WIB. Konsolidasi akbar ini merupakan kelanjutan diskusi bertajuk “Indonesia Cemas 2025” yang di gelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Lampung (Unila) satu hari sebelumnya.
Konsolidasi ini juga tak hanya dihadiri oleh pihak mahasiswa saja, para elemen masyarakat maupun komunitas ojek online (ojol) turut hadir juga, hal ini dikarenakan taktis Brigade Mobil (Brimob) melindas satu pengemudi ojol hingga tewas disaat kepolisian membubarkan demontrasi di gedung DPR Jakarta pada Kamis, (28/8).
Konsolidasi ini menghasilkan delapan poin tuntutan yang akan diserukan pada aksi yang akan dilaksanakan pada Senin, (1/9) pukul 08.00 WIB di gedung DPRD Provinsi Lampung. Berikut delapan poin tuntutan Aliansi Lampung Melawan (ALM):
1. Mendesak DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan aset
2. Mendesak DPR untuk melakukan potongan tunjangan dan gaji DPR serta berhenti untuk menggunakan pajak rakyat untuk menekan rakyat
3. Memerintahkan Prabowo untuk memecat mentri-mentri bermasalah
4. Mendesak para ketua partai untuk memecat kader bermasalah yang menempati posisi legislatif dan eksekutif
5. Menuntut Kapolri untuk turun dari jabatannya dan mendesak dilakukannya reformasi total Polri dan Polda Lampung serta menuntut keadilan bagi alm Affan kurniawan
6. Menolak disahkannya RUU KUHAP
7. Menolak efisiensi pada sektor pendidikan dan kesehatan
8. Mendesak untuk dilakukannya pembebasan lahan anak tuha
Khairil Amri (Teknik Lingkungan ’22) selaku Jendral Lapangan mengujarkan bahwasanya banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi.
“Rakyat marah, mahasiswa marah melihat kondisi negara kita saat ini. Banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan, ditambah memuncaknya kawan-kawan rakyat ketika melihat saudara kita di Jakarta dilindas oleh aparat secara sengaja, itu yang melatarbelakangi masyarakat Lampung menyatakan solidaritas,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan capaian dari aksi yang akan dilakukan yaitu dapat dipertemukan oleh Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Ketua DPRD Lampung untuk merealisasikan tuntutan.
“Untuk capaian kami berharap dipertemukan oleh pimpinan, Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Ketua DPRD Lampung yang turun membersamai kami untuk merealisasikan tuntutan kami, Itu harapan kami dan tidak terjadi lagi hal-hal represifitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (Gaspol) Miftahul Huda menegaskan menuntut pemerintah prabowo dan kapolri untuk melaksanakan hukum seadil-adilnya.
“Kita menuntut pemerintah prabowo dan kapolri untuk melaksanakan hukum seadil-adilnya dan transparan,” tegasnya.
Ia juga mengatakan pihak Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (Gaspol) Lampung akan turut hadir selama aksi untuk masyarakat dan meminta transparasi hukum yang dijalankan.
“Kita lihat nanti kedepannya, selama aksi untuk masyarakat kita akan turun. Kita minta transparansi hukum yang dijalankan dengan para pembunuh rekan kami. Polri harus di reformasi,” tutupnya.
