Menimbang Masa Depan Papua: Himasylva dalam FGD “Multiperpektif Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua”

Foto : Rilis/ Pelaksanaan FGD Himasylva Fakuktas Pertanian (FP) Universitas Lampung (Unila)
68 dibaca

Teknokra.co : Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasylva), Fakultas Pertanian (FP), Universitas Lampung (Unila) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Multiperpektif Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua” sebagai wadah untuk membahas berbagai sudut pandang terkait implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, mulai dari aspek pembangunan, lingkungan, hingga keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Sambutan dari Kepala Jurusan Kehutanan FP Unila, yakni Bainah Sari Dewi yang menegaskan pentingnya ruang diskusi akademik bagi mahasiswa. Sambutan juga disampaikan oleh Dosen Kemahasiswaan Jurusan Kehutanan yaitu Gunardi Djoko Winarno, Ketua Umum Himasylva, Arjuna Ilham Kesuma, serta Ketua Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (Ikmapal), Jendi Tebai.

FGD menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai perspektif untuk memahami isu PSN di Papua secara lebih komprehensif. Di satu sisi PSN dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat infrastruktur, dan mendukung swasembada pangan nasional. Namun di sisi lain pelaksanaannya juga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam Papua.

Dalam pemaparan awal, isu deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi salah satu perhatian utama. Pertanyaan mengenai apakah PSN benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan yang seimbang bagi masyarakat dan lingkungan menjadi titik awal yang mewarnai jalannya diskusi.

Dari perspektif akademik, Gunardi Djoko Winarno menekankan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara seimbang dengan memperhatikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Menurutnya pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan terganggunya siklus hidrologi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya pada kawasan hutan.

Sementara itu, perspektif yang disampaikan oleh Ikmapal dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan. Mereka menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak menolak pembangunan, tetapi menginginkan pembangunan yang dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan dalam diskusi ini adalah ungkapan “Tanah adalah Mama”, yang menggambarkan bagaimana masyarakat adat Papua memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat penting.

Sesi diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Diskusi membahas efektivitas PSN, dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat Papua, serta bagaimana pembangunan dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat lokal. Peserta juga menyoroti pentingnya membuka ruang dialog yang lebih luas agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Berbagai pandangan yang muncul menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya perlu berjalan beriringan dengan mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.

Melalui FGD ini Himasylva berupaya menghadirkan ruang akademik yang inklusif dan kritis bagi mahasiswa untuk memahami isu-isu strategis nasional dari berbagai sudut pandang. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya kesadaran kolektif bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak, terutama masyarakat yang terdampak secara langsung, diberikan ruang untuk didengar dan dilibatkan.

Sebagai penutup, FGD ini menghasilkan satu pemahaman bersama bahwa PSN di Papua bukan semata persoalan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan masa depan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua.

Exit mobile version