Teknokra.co : Setiap peringatan Hari Buruh, tuntutan upah layak, jaminan kerja, dan perlindungan bagi buruh sering kali kita dengar. Namun, di tengah itu ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara
serius apa sebenarnya peran pendidikan tinggi dalam menjawab persoalan buruh hari ini? Apakah pendidikan benar-benar dapat menjadi jalan keluar, atau justru pendidikan tinggi hari ini menjadi tempat produksi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri?
Selama ini, pendidikan tinggi dipahami sebagai tangga mobilitas sosial, asumsi semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi produktivitas, dan pada akhirnya semakin tinggi pula upah yang diterima. Bahkan, gagasan ini diperkuat oleh Human Capital Theory yang menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan individu. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu berjalan lurus.
Di banyak daerah, struktur pasar kerja masih didominasi oleh sektor informal yang tidak memberikan jaminan dengan kontrak yang jelas dan pekerjaan ber upah rendah. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan
tidak otomatis meningkatkan posisi tawar seseorang. Banyak lulusan perguruan tinggi tetap bekerja dengan upah minimum, karena lapangan pekerjaan yang minim dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi.
Gelar sarjana, yang seharusnya menjadi pembeda, sering kali hanya menjadi syarat administratif. Lebih parah lagi banyak sarjana yang ternyata tidak bekerja sesuai
dengan minat kuliah yang diambil.
Situasi ini tidak bisa disederhanakan sebagai kegagalan individu. Justru yang perlu dipertanyakan adalah struktur yang lebih besar bagaimana mungkin pendidikan terus didorong sebagai solusi, sementara sistem kerja yang ada tidak cukup memberi ruang bagi nilai pendidikan itu sendiri? Di titik ini, pendidikan tinggi menghadapi dilema.
Di satu sisi, ia dituntut untuk relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kampus didorong untuk menciptakan lulusan yang “siap pakai”, cepat terserap, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain,
ketika orientasi ini terlalu dominan, pendidikan berisiko kehilangan fungsi kritisnya. Ia tidak lagi menjadi ruang untuk memahami dan menguji realitas, tetapi hanya menjadi jalur distribusi tenaga kerja.
Buruh didorong untuk meningkatkan pendidikan agar memperoleh kehidupan yang lebih layak. Akan tetapi ketika pendidikan itu berhasil ditempuh, sistem kerja yang ada tidak serta-merta berubah. Upah tetap stagnan, pekerjaan tetap tidak stabil, dan perlindungan kerja masih
terbatas. Akibatnya, pendidikan tidak sepenuhnya membebaskan buruh dari ketimpangan dan hanya menggeser bentuknya menjadi lebih halus.
Hal ini terlihat dari semakin banyaknya
fenomena overeducation yakni individu dengan kualifikasi tinggi yang bekerja di sektor dengan kebutuhan keterampilan rendah. Di satu sisi, ini menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan. Namun di sisi lain, ini juga menandakan bahwa pasar kerja belum mampu menyerap dan menghargai peningkatan tersebut secara proporsional. Pendidikan tetap memiliki peran penting bukan hanya sebagai sarana peningkatan
keterampilan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran.
Persoalannya adalah ketika pendidikan dipersempit hanya menjadi alat untuk memasuki pasar kerja, maka ia kehilangan sebagian besar potensinya. Sebagai institusi publik, pendidikan tinggi seharusnya tidak
berhenti pada fungsi “menyiapkan pekerja”. Ia juga memiliki tanggung jawab untuk
membentuk cara pandang kritis terhadap dunia kerja itu sendiri tentang bagaimana upah ditentukan, bagaimana relasi kuasa bekerja, dan bagaimana ketimpangan bisa terjadi.
Tanpa itu, lulusan hanya akan menjadi bagian dari sistem yang sama tanpa memiliki kemampuan untuk memahami, apalagi mengubahnya. Di sinilah relevansi Hari Buruh menjadi penting bagi dunia kampus.
Mahasiswa hari ini adalah buruh masa depan. Apa yang mereka pelajari di bangku kuliah tidak hanya akan menentukan
pekerjaan mereka, tetapi juga bagaimana mereka memaknai posisi mereka dalam struktur kerja. Jika pendidikan tinggi hanya berfokus pada penyerapan kerja tanpa keberpihakan pada keadilan, maka ia sedang berjalan seperti mesin produksi yang mencetak sarjana tanpa memikirkan kualitas lulusannya. Dan ketika itu terjadi, pendidikan tidak lagi berdiri sebagai
penyeimbang, melainkan sebagai bagian dari mekanisme yang sama.
Maka refleksi Hari Buruh seharusnya tidak berhenti pada tuntutan upah, tetapi juga menyentuh cara kita memandang pendidikan itu sendiri. Bukan untuk menolak relevansi pasar kerja, tetapi untuk memastikan bahwa pendidikan tidak sepenuhnya tunduk pada sistem kerja yang
mengeksploitasi buruh. Sebab pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar apakah lulusan bisa bekerja atau tidak. Melainkan, apakah mereka bekerja dalam sistem yang menghargai martabatnya sebagai manusia.
Selamat Hari Buruh, semoga perjuangan untuk kerja yang adil berjalan seiring dengan pendidikan yang membebaskan.
Opini ditulis oleh Galih Asmoro Galang Ramadhan (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas lampung angkatan 2023)
