Teknokra.co : Dalam Memperingati Hari Buruh Internasional 2025, Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) mempersatukan momentum gerakan rakyat Lampung untuk kesejahteraan dan demokrasi Indonesia. Aksi ini digelar di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung pada Kamis (01/05). sepantauan Teknokra, peserta aksi mulai berdatangan pada pukul 10.15 WIB.
Gerakan ini melibatkan Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN), Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), Konfederasi KASBI, Serikat
Pekerja Media (SPM) Lampung, Forum Komunikasi Petani Bersatu (FKPB), Serikat Petani Agroekologi Indonesia (SPAI), Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bina Karya Utama, Solidaritas Perempuan (SP) Sebay Lampung, Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), (SPML), Solidaritas Pemuda Rakyat (Soliper) Tanggamus, Serikat Pekerja Kampus (SPK) Lampung.
Dalam aksi tersebut, Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menyampaikan pokok pernyataan sikap yaitu :
1. Wujudkan upah layak Nasional
2. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outshourcing
3. Cabut UU TNI dam Tolak RUU POLRI
4. Tolak PHK sepihak
5. Tolak Omnibus Law
6. Wujudkan perlindungan sosial transformatif
7. Wujudkan reforma agraria sejati.
Basirudin selaku Sekretaris Jenderal Federasi Perjuangan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) menjelaskan pemerintah harus menyelesaikan tugas nya dalam membuat jaring pengaman pada kelas buruh.
“Pemerintah harus menyelesaikan tugas nya untuk membuat jaring pengaman agar kelas buruh tidak rawan PHK, upah yang harus sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa jika kedepannya belum ada sikap dari pemerintah, maka akan tetap menyuarakan dasar dari tuntutan pokok.
“Jika kedepannya belum ada sikap yang mencerminkan kebaikan pemerintah untuk kelas buruh, kita akan tetap suarakan apa yang menjadi dasar tuntutan pokok kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jamal Abdul Nasir masyarakat Sabah Balau mengatakan bahwa pemerintah untuk dapat mengembalikan tata cara hukum ketenagakerjaan dengan baik.
“Ini lah sebuah perjuangan rakyat Indonesia, yang dimana rakyat semua sudah merasakan dampak dari kesalahan tentang hukum-hukum ketenagakerjaan ini. Rakyat untuk meminta kembalikan tata cara hukum ketenagakerjaan dengan baik agar terjadi kebaikan pada negeri ini,” pungkasnya.
