teknokra.co: Bertepatan dengan Hari Tani Nasional, Selasa (24/09), ribuan mahasiswa Lampung bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Untuk Indonesia melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Lampung. Massa aksi menilai kedaulatan agraria yang belum terwujud menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera diselesaikan.
Massa aksi juga menolak kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat di antaranya menolak RUU Pertanahan, RKUHP, revisi UU Ketenagakerjaan, revisi UU Permasyarakatan, revisi UU Minerba, cabut UU KPK hasil revisi terbaru dan cabut UU Ormas.
Selaku koordinator umum aksi, Kristiani Ayu mengatakan hari tani nasional merupakan momentum yang tepat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. “Untuk memobilisasi massa yang luas hari tani nasional dipilih sebagai manifestasi pergerakan massa seluruh rakyat Indonesia bukan hanya dari kaum tani saja,” ujar salah satu mahasiswa Malahayati ini.
Massa aksi juga meminta DPRD Provinsi Lampung ikut menyepakati tuntutan serta mendesak DPR RI untuk membatalkan UU KPK hasil revisi terbaru dan menolak kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Hal ini disepakati DPRD Provinsi Lampung dan dibuktikan dengan menandatangani tuntutan yang dibuat massa aksi.
Salah satu massa aksi, Rafif Misado (Polinela) berharap semua tuntutan dapat didengarkan oleh pemerintah “semoga sepakatnya DPRD Provinsi dengan massa aksi bisa didengarkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Laporan : Chairul Rahman Arif
