Teknokra.co : Ada yang berbeda dari rutinitas kuliah mahasiswa Himpunan Mahasiswa (Hima) Perdata Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) pekan ini. Alih-alih hanya membedah pasal dan doktrin di ruang kelas, mahasiswa keperdataan memilih terbang ke Jakarta untuk menatap langsung wajah hukum perdata dari sisi yang jarang terlihat: kebijakan penjaminan simpanan, denyut persidangan di pengadilan negeri tersibuk, hingga meja sengketa informasi publik.
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dikemas sebagai studi banding ini membawa mereka ke tiga institusi yang bagi mahasiswa hukum perdata terasa akrab di atas kertas, tetapi sering kali masih abstrak ketika dibayangkan: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dan Komisi Informasi Pusat (KIP).
Yang menarik, kunjungan kali ini tidak digelar dalam satu rombongan besar yang bergerak bersama. Mahasiswa Hima Perdata FH Unila dibagi ke dalam tiga kelompok, masing-masing mendatangi lokasi yang berbeda: ada kelompok yang berkunjung ke LPS, ada yang ke PN Jakarta Pusat, dan ada pula yang ke KIP. Jadi, tidak semua mahasiswa berkumpul dan mendengarkan materi yang sama di satu tempat. Masing-masing kelompok mendapat pengalaman dan fokus diskusi yang berbeda sesuai institusi yang didatanginya.
Bagi Hima Perdata FH Unila, agenda semacam ini bukan hal baru. Sebelumnya, mereka pernah membawa mahasiswa ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum di Jakarta untuk mendalami isu kekayaan intelektual yang banyak diangkat sebagai topik skripsi. Namun, KKL kali ini mengambil rentang persoalan yang lebih lebar: dari uang masyarakat yang disimpan di bank, proses peradilan perdata di ibukota, sampai hak publik atas informasi.
Di LPS, kelompok mahasiswa tidak hanya mendengar ceramah tentang “stabilitas sistem keuangan” yang biasa muncul di buku teks. Mereka diajak melihat bagaimana lembaga ini bekerja menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan, sesuatu yang sering luput dari perhatian sampai krisis datang.
Diskusi menjadi hidup ketika angka-angka konkret dibentangkan: hingga 2026, penjaminan simpanan LPS mencakup 99,94 persen rekening bank umum dan 99,97 persen rekening BPR/BPRS. Bagi mahasiswa yang selama ini lebih banyak bergelut dengan asas-asas hukum perdata, data itu memberi konteks baru: di balik setiap rekening yang dijamin, ada konstruksi hukum yang mengikat negara, bank, dan nasabah dalam satu skema perlindungan.
Mereka juga menelusuri bagaimana LPS menangani bank bermasalah. Pada triwulan I 2026, misalnya, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan sebesar Rp299,09 miliar kepada 33.707 rekening nasabah untuk enam BPR yang penetapan simpanannya dilakukan pada tahun tersebut, dengan realisasi pembayaran klaim pertama rata-rata dalam lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha. Angka-angka itu bukan sekadar statistik; ia menunjukkan bahwa hukum perdata tentang perikatan dan jaminan bekerja dalam situasi yang jauh dari ideal.
Kelompok lain berangkat ke PN Jakarta Pusat, pengadilan negeri dengan status Kelas I A Khusus yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran. Bagi mahasiswa hukum, memasuki gedung pengadilan selalu punya daya tarik tersendiri. Di sini, hukum perdata tidak lagi berupa pasal-pasal yang dihafal, melainkan perkara yang diadili, dokumen yang diperiksa, dan putusan yang harus dipertanggungjawabkan.
Kunjungan ke PN Jakarta Pusat memberi kesempatan bagi Hima Perdata untuk melihat bagaimana proses peradilan perdata tingkat pertama berjalan di salah satu pengadilan tersibuk di Indonesia. Mereka dapat merasakan atmosfer ruang sidang, mengamati alur administrasi perkara, dan yang tak kalah penting memahami bahwa di balik setiap putusan ada pertimbangan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip keperdataan.
Pilihan PN Jakarta Pusat sebagai tujuan KKL tampak relevan bukan hanya karena lokasinya di pusat pemerintahan, tetapi juga karena kompleksitas perkara yang ditanganinya. Bagi mahasiswa yang kelak berprofesi sebagai advokat, notaris, atau hakim, melihat langsung bagaimana pengadilan mengelola perkara menjadi bekal yang tidak bisa digantikan oleh catatan kuliah semata.
Sementara itu, kelompok ketiga mengarahkan langkah ke Komisi Informasi Pusat. Bagi sebagian mahasiswa perdata, ini wilayah yang mungkin terasa lebih “baru”: KIP adalah lembaga mandiri yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Di sini, yang dipertaruhkan bukan nominal ganti rugi, melainkan hak publik untuk tahu.
Bagi mahasiswa keperdataan, KIP menawarkan perspektif lain tentang sengketa. Jika selama ini mereka terbiasa membayangkan sengketa sebagai benturan kepentingan antarpihak yang berposisi setara, di KIP mereka melihat bagaimana negara sebagai badan publik bisa berhadapan dengan warga negara yang menuntut transparansi. KIP tidak mengadili pidana atau perdata, tetapi memutus apakah suatu informasi layak dibuka atau dikecualikan sebuah keputusan yang dampaknya bisa jauh lebih luas daripada satu perkara individual.
Dalam diskusi, para mahasiswa tampaknya diajak memahami bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar jargon. Ia memiliki mekanisme hukum, prosedur, dan batas. Di sinilah hukum perdata bertemu dengan hukum administrasi negara, dan mahasiswa dilatih untuk tidak memandang cabang-cabang hukum sebagai kotak-kotak yang terpisah.
Studi banding Hima Perdata FH Unila ke tiga institusi ini memang tidak menghadirkan seluruh mahasiswa di satu ruangan atau satu sesi diskusi bersama. Namun, justru di situlah nilainya. Dengan kunjungan yang terpisah, kelompok mahasiswa bisa melihat satu institusi secara lebih dekat, bertanya lebih leluasa, dan mendalami persoalan yang paling relevan dengan institusi yang mereka datangi. Ketika kembali berkumpul, mereka membawa catatan dari tiga dunia yang berbeda penjaminan simpanan, peradilan perdata, dan keterbukaan informasi untuk saling dibagikan.
Mahasiswa melihat bahwa hukum perdata tidak berhenti pada KUHPerdata dan doktrin para sarjana. Ia hidup dalam kebijakan penjaminan simpanan, dalam berkas perkara di pengadilan, dan dalam putusan sengketa informasi. Kegiatan seperti ini juga menjadi semacam uji realitas: apakah bekal teori yang diperoleh di Bandar Lampung cukup untuk memahami persoalan yang dihadapi institusi-institusi Jakarta? Jawabannya tidak selalu sederhana, tetapi setidaknya para mahasiswa pulang membawa pertanyaan yang lebih baik dan mungkin, itu yang paling penting dari sebuah kuliah kerja lapangan.
