Rektorat Janjikan Pembaharuan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Mahasiswa Tuntut Transparansi

Foto : Teknokra/ Abelia Mutiara
8 dibaca

Teknokra.co: Dalam forum terbuka terkait isu dugaan pelecehan seksual di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang diadakan di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung (Unila), pihak rektorat menjanjikan pembaruan informasi terkait perkembangan penanganan kasus melalui website resmi kampus. Namun, para mahasiswa menilai keterbukaan informasi dan sosialisasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) masih belum maksimal.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unila, Budi Sutomo, menyampaikan bahwa pihak rektorat akan menindaklanjuti pemberian sanksi. Ia menyebut pemberian sanksi tersebut berdasarkan pada rekomendasi Satgas PPKPT.

“Nanti kan akan kita sampaikan di website, kita update terus disampaikan oleh Satgas PPKPT ke publik. Kita saling konfirmasi lah,” ujarnya.

Budi menambahkan bahwa pihak rektorat telah menyepakati memberi sanksi dalam waktu tiga hari apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menyebutkan bahwa sanksi berat akan diberikan sesuai dengan rekomendasi Satgas PPKPT.

“Kita kan sudah ada peraturan dan kesepakatan tadi bahwa kita akan memberikan sanksi selama 3 hari, kalau memang terbukti yang bersangkutan rekomendasi dari Satgas kan sanksi berat,” tambahnya.

Terkait keberangkatan RF untuk menjalankan ibadah umrah, Budi mengaku belum mengetahui pihak yang memberikan izin. Menurutnya, persoalan perizinan tersebut merupakan ranah kepegawaian dan akademik di FKIP.

“Saya belum tahu siapa yang mengizinkan beliau, karena itu juga perihal perizinan kan urusan kepegawaian dan akademik,” jelasnya.

Jose Romual (Ilmu Hukum’23) mengaku baru mengetahui mekanisme belakangan ini. Menurutnya sosialisasi,pelaporan hingga kinerja terkait pelecehan seksual oleh Satgas PPKPT belum berjalan secara maksimal.

“Untuk mekanismenya, saya baru-baru ini taunya. Karena memang kasus kekerasan seksual baru-baru ini mulai muncul. Tapi tau dan tidak taunya kan itu akan tergantung juga pada bagaimana sih peran satgas PPKPT dalam mensosialisasi gitu. kita lihat dari kinerjanya belum pernah ada sosialisasi seperti itu,” ujarnya.

Ia menilai kurangnya keterbukaan informasi kepada publik memengaruhi legitimasi Satgas PPKPT. Ia juga menyoroti adanya dugaan relasi kuasa antara dosen dan korban serta mengusulkan keterlibatan lembaga eksternal sebagai salah satu upaya untuk memperluas transparansi penanganan kasus tersebut.

“Kekurangan legitimasinya karena memang saya rasa banyak sekali permasalahan kenapa sampai transparansi itu gak pernah dipublikasikan kepada publik gitu. Ada relasi kuasanya juga pasti disitu, relasi kuasa antara dosen dan korban, dengan adanya eksternal ini, kan saya rasa bisa membuka transparansinya lebih luas lagi,” ungkapnya.

Ia menegaskan jika mahasiswa menolak apabila pelaku hanya dikenakan sanksi sedang. Menurutnya, adanya dugaan relasi kuasa dalam kasus ini dapat menjadi indikator pihak tersebut di jatuhi sanksi berat.

“Kalau dibilang sanksi sedang, kami nggak menerima karena kita punya indikatornya tadi jelas bahwa adanya relasi kuasa. Kalau misalnya ada relasi kuasa itu sudah masuk ke dalam sanksi berat,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 2 =