Teknokra.co – Diskusi publik dengan tema “Menakar Keberpihakan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Berperspektif Hak Asasi Manusia” digelar pada Rabu (16/10) di Aset Caffe, Bandar Lampung. Acara ini dihadiri oleh akademisi dari Universitas Lampung (Unila), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, serta masyarakat umum.
Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam mengawal proses pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat, selama lima tahun ke depan.
Muhtadi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung (HTN Unila), menyampaikan kritik terhadap calon gubernur yang dinilai hanya mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Jika dari awal hanya menumpang ketenaran, dampaknya adalah kedua kandidat yang berkembang di media sepakat dengan visi infrastruktur yang tidak jelas. Sangat disayangkan pemerintahan daerah dan calon gubernur hanya bergerak berdasarkan arahan pusat,” ujarnya.
Muhtadi juga menambahkan, “Saya tidak menonton siaran langsungnya, tapi sejak awal calon nomor 02 tampak tidak percaya diri karena ia merupakan pilihan terbaik Prabowo dan hanya patuh pada pusat.” tambahnya
Sementara itu, Sumaindra Jawardi, Direktur LBH Lampung menekankan, bahwa diskusi ini bertujuan untuk mendorong masyarakat sipil mengawal pemimpin selama lima tahun mendatang.
“Diskusi ini mengajak masyarakat sipil untuk mengawal pemimpin hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan debat sebelumnya, tidak ada penawaran solusi yang jelas dan masih berfokus pada melibatkan pihak swasta serta pemerintah pusat,” jelasnya.
Irfan Tri Musri, Direktur Walhi Lampung, menyoroti ambisi calon gubernur terkait pembangunan infrastruktur, namun menurutnya permasalahan lingkungan belum mendapatkan perhatian serius.
“Calon gubernur sangat ambisius dalam aspek infrastruktur, namun konflik lingkungan belum menemukan penyelesaian. Tidak ada upaya nyata terkait perbaikan wilayah Lampung, terutama soal sampah dan masalah sedimentasi di pesisir Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat,” ujarnya.
Irfan juga mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun mendatang, permasalahan ekonomi dan lingkungan harus menjadi perhatian serius calon gubernur.
Dian Wahyu Kusuma, Ketua AJI Bandar Lampung, mempertanyakan visi calon gubernur terkait ekonomi dan infrastruktur Lampung lima tahun ke depan.
“Salah satu calon menyebut masalah ekonomi kerakyatan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama sejak era pandemi COVID-19. Dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi, ada tiga pilar yang perlu diperhatikan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun kedua calon belum memberikan solusi yang konkret,” tutupnya.
