Teknokra.co : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyelenggarakan diskusi dan buka bersama dengan tema “Refleksi Warga Bersuara” di Gedung KNPI, Bandar Lampung pada Jumat, (14/03).
Acara ini menghadirkan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Federasi Serikat Buruh Makanan & Minuman (FSBMM), Mahasiswa se-Lampung, petani Sripendowo, petani Kota Baru, dan seniman lokal.
Dodi Faedlulloh, selaku Koordinator KIKA Chapter Lampung didalam diskusi menjelaskan efesiensi dana program makanan gratis senilai 306 triliun memberi dampak signifikan kepada para masyarakat, kementerian, lembaga termasuk juga kampus.
“Di Rame, terdapat perwakilan masyarakat yang banyak turun ke jalan untuk protes, membicarakan tentang efisiensi dana program makan gratis. Pemerintah secara nasional mencoba melakukan efisiensi sampai 306 triliun, yang akhirnya berdampak pada masyarakat termasuk Kementrian, Lembaga dan Kampus,” jelasnya.
Ia juga berpendapat bahwa, hampir seluruh masyarakat di Indonesia tidak terlalu membutuhkan program Makan Bergizi Gratis
“Menurut data yang ada, masyarakat Indonesia yang benar-benar kelaparan sebanyak 0,99%. Yang berarti pemerintah memaksakan, jika dianggap untuk memperbaiki kelaparan yang akhirnya berdampak pada layanan publik, termasuk mahasiswa. Tidak semua kebutuhan akhirnya wajar jika masyarakat dan mahasiswa protes,” ujarnya.
Sementara itu, Putra Alam Apriliandi salah satu mahasiswa Universitas Lampung (Unila), ikut berpendapat bahwa program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo Subianto nampak ragu dalam melaksanakan program tersebut
“Menurut diskusi kami, Prabowo menjalankan program makan siang gratis dijalankan atas keputusan dia sendiri. Prabowo ingin rakyat yang menghentikan makan siang gratis itu, Prabowo sendiri sanggup tidak sanggup menjalankan program tersebut,” ungkapnya.
Dodi Hermawan, selaku petani Sripendowo mengeluhkan bahwa para pedagang dan petani dimiskinkan secara struktural.
“Kami meyakini kalau memang pedagang dan petani dimiskinkan secara struktural. Karena program-program untuk hari ini dirasakan oleh petani, jika tidak panen tidak bisa megang. Itulah yang dirasakan oleh ikatan petani, orang-orang kalangan bawah,” keluhnya.
Lalu, Alwi Sumbogo selaku ketua FSBMM Regional Barat mengharapkan kalangan mahasiswa sebagai penggerak dalam memerhatikan kebijakan pemerintah.
“Tentunya kita mengharapkan bahwa kalangan mahasiswa selaku penggerak dalam finishing kebijakan pemerintah kita saat ini,” harapnya.
