Teknokra.co : Serikat Petani Lampung (SPL) meminta keadilan serta menuntut untuk menghentikan segala intimidasi terhadap Petani wilayah Kota Baru dan Lampung Timur. SPL melakukan aksi bersama mahasiswa dan NGO di Polda Lampung pada Kamis, (17/10). Aksi ini sebagai bentuk tindak lanjut Petani yang berupaya mendapat keadilan terkait lahan tani yang dirampas secara paksa oleh sejumlah pihak.
Sebanyak seribu lebih Petani datang ke Polda Lampung untuk meminta lahan tani mereka segera dikembalikan. Sejumlah lembaga juga turut mendukung aksi tersebut, diantaranya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, dan Mahasiswa dari berbagai kampus di Lampung.
Suparjo selaku perwakilan Petani Lampung Timur menjelaskan, bahwa dari tahun 2021 telah terbit sejumlah sertifikat tanah atas nama selain penggarap lahan tani.
“Kami mempunyai lahan itu yang digarap dari 8 desa, dan disitu penggarap dari 8 desa itu, hari ini belum pernah memohonkan sertifikat. Dan faktanya ada pihak lain dari tahun 2021 itu diterbitkan sertifikat bukan atas nama penggarap,” jelasnya.
Suparjo juga menambahan, bahwa SPL sudah melayangkan surat ke Polda Lampung terkait kasus ini.
Mereka meminta kepada Polda Lampung untuk memproses kasus ini, lantaran adanya dugaan mafia tanah di wilayah Lampung Timur.
“Intinya adalah untuk menindak lanjuti adanya dugaan praktik-praktik mafia tanah yang terjadi di Lampung Timur,” tambahnya.
Terdapat 400 lebih penggarap yang terdampak dari total 8 desa yang ada di Lampung Timur. Dan lahan seluas 401 hektar telah memiliki sertifikat namun bukan atas nama penggarap.
“Yang terdampak 400 lebih penggarap, dan untuk luas lahan berjumlah 401 hektar yang telah diterbitkan sertifikat bukan atas nama penggarap,” jelas Suparjo.
Dalam aksi ini disikapi oleh pihak Polda Lampung dengan menerima surat dari SPL dan melakukan audiensi dengan perwakilan Petani.
Menurut pihak Polda Lampung, pihaknya akan segera turun langsung melakukan investigasi kasus yang telah dilaporkan pihak Petani.
