Teknokra.co : Aliansi Unila Melawan bersama mahasiswa Universitas Lampung (Unila) mendesak evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) di Unila. Aksi unjuk rasa yang diadakan didepan gedung rektorat pada Kamis (12/11).
Aksi tersebut dilatarbelakangi lambatnya penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta minimnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan kasus. Mereka menilai lambatnya penanganan kasus tidak seharusnya menjadi alasan bagi kampus untuk membiarkan korban menunggu terlalu lama.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila, Aditya Putra Bayu (Teknik Sipil ’22), mengatakan bahwa Satgas PPKPT sebelumnya telah menyampaikan adanya rekomendasi sanksi berat terhadap pihak terlapor. Namun, mahasiswa belum memperoleh penjelasan konkret mengenai proses penanganan maupun bentuk sanksi yang direkomendasikan.
“Yang diberikan tadi malah PPT Maka dari itu, di hari Senin nanti akan kita kupas secara mendalam, bagaimana alurnya, bagaimana dari awalnya, bagaimana mitigasinya, bagaimana surat rekomendasinya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak Kementrian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita (PPW) BEM Unila telah berkomunikasi dengan korban dan Satgas PPKPT. Namun, ia menilai respons yang diberikan masih cenderung lambat dan kurang terbuka.
“Cuma cenderung responsnya lambat, dan cenderung, kalau kita bilang eksklusif lah ya,” ucapnya.
Selain persoalan keterbukaan informasi, ia turut menyoroti pengelolaan arsip laporan kasus. Ia mengungkap adanya persoalan arsip dari laporan sebelumnya yang kemudian dilanjutkan melalui pelaporan baru.
“Nah, arsipnya itu tidak ada. Ini yang harus kita pertanyakan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya perlu dilakukan terhadap Satgas PPKPT, tetapi juga seluruh unsur pimpinan kampus agar lebih berpihak kepada korban. Ia berharap pihak kampus dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual.
Sementara itu, Jane Elizabeth (Ilmu Hukum ’22), selaku Jendral Lapangan (Jenlap) menyampaikan bahwa tuntutan massa tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pihak terlapor, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap Satgas PPKPT dan pihak rektorat.
Ia juga menyoroti belum tersedianya data konkret mengenai jumlah kasus kekerasan seksual yang ditangani di lingkungan kampus dan dapat diakses oleh publik. Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia yang disebut menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan kasus seharusnya menjadi bahan evaluasi kelembagaan, bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan korban.
“Ketika mereka mengetahui kekurangan sumber daya manusia untuk menangani kekerasan seksual, maka yang harus dilakukan adalah evaluasi dan berbenah secara kelembagaan,” tuturnya.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Unila Melawan bersama mahasiswa berharap Satgas PPKPT, pihak fakultas, dan rektorat segera melakukan pembenahan serta memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.
