Teknokra.co : Aliansi Unila Melawan menggelar unjuk rasa di Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila) guna menuntut penyelesaian tuntas kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum akademisi Unila pada Kamis, (12/11).
Aksi tersebut awalnya menargetkan kehadiran langsung pihak rektorat beserta terduga pelaku untuk menyelesaikan tuntutan massa, namun tidak terwujud karena kedua pihak sedang tidak berada di Lampung.
Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi sekaligus mahasiswi Unila yaitu Jane Elizabeth (Ilmu Hukum’22), mengungkapkan bahwa rektor sedang menjalani dinas ke Surabaya, sementara terduga pelaku dikabarkan sedang melaksanakan ibadah umroh. Massa bersepakat mendorong digelarnya forum terbuka yang menghadirkan seluruh pihak terkait akibat ketidakhadiran rektor dan pelaku.
“Berdasarkan kejadian tersebut, di mana pelaku tidak bisa hadir dan pimpinan tidak bisa hadir semua, maka kami bersepakat sesuai dengan hasil konsolidasi untuk mengadakan forum terbuka dan menghadirkan seluruh pimpinan beserta terduga pelaku,” ujarnya.
Massa sempat masuk ke dalam gedung untuk mendesak dialog pada pihak rektorat. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan untuk memberikan panggung pencitraan atau pembersihan nama bagi pihak kampus, melainkan mendesak komitmen pengusutan kasus secara transparan.
“Kami tadi melaksanakan dialog di dalam bukan untuk menyediakan ruang bersih-bersih nama bagi mereka dan bukan untuk cuci tangan mereka, tapi untuk mendesak mereka bahwasanya kami menuntut diadakannya forum terbuka untuk mengusut tuntas kasus ini,” tegasnya.
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa tuntutan dengan capaian tertinggi berupa pemecatan terduga pelaku dari profesinya secara permanen. Selain itu, massa juga mendesak evaluasi menyeluruh serta pemberian sanksi terhadap Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) yang dinilai lalai hingga menyebabkan pengabaian dan penundaan kasus yang sangat lama.
“Capaian paling tinggi adalah pemecatan dan penonaktifan terduga pelaku. Bukan hanya skorsing, tapi pemecatan dan penonaktifan supaya dia tidak bisa lagi berprofesi sebagai akademisi,” tuturnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila, Aditiya Putra Bayu (Teknik Sipil ’22), menilai sikap pihak kampus terhadap terduga pelaku masih belum memuaskan publik. Pihaknya menolak segala bentuk kompromi maupun penyelesaian damai dalam penanganan predator seksual di lingkungan kampus.
“Kalau menurut saya sikap Unila terhadap pelaku itu belum memuaskan dari publik. Karena yang kita harapkan adalah tidak ada negosiasi, tidak ada restorative justice, tidak ada pembelaan bagi pelaku-pelaku predator yang ada di Unila,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa sanksi berat berupa pemberhentian total dan larangan mengajar di Unila mutlak diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta regulasi Kemendikbudristek. Menurutnya, sanksi ringan seperti skorsing justru berpotensi mengulang preseden buruk pada kasus-kasus sebelumnya dan membahayakan mahasiswa di masa mendatang.
“Karena banyak kasus-kasus pelecehan seksual sebelumnya itu hanya diskors selama satu tahun dan kemudian kembali lagi menjadi tenaga kependidikan. Kami tidak mau, karena kita memitigasi korban-korban untuk ke depannya,” ujarnya.
Apabila pihak kampus tetap tidak memberikan penindakan tegas dalam forum mendatang, BEM memastikan gelombang aksi mahasiswa yang lebih besar akan kembali digelar guna mempertanyakan komitmen moral institusi.
“Jika kampus tidak menindak tegas, yang jelas mahasiswa akan kembali dengan ombak yang lebih besar lagi,” pungkasnya.
