Teknokra.co : Ditengah polemik krisis keuangan dan kebutuhan pokok yang terus naik, biaya hidup dan gaya hidup menjadi topik yang menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Bulan belum berganti namun, saldo terus tergerus oleh uang belanja setiap hari. Dari permasalahan ini, netizen sosial media berpendapat bahwa tuntutan biaya hidup yang disuarakan dinilai tidak relevan dengan gaya hidup hedon yang tetap berjalan.
Kenaikan biaya yang dirasakan bukan sekedar halusinasi, sebab menurut data Bank Indonesia (BI), inflasi yang dialami Indonesia per-september 2026 mencapai 3,28%, naik sebanyak 0,63% dari tahun 2025. Sedangkan Bank Indonesia menetapkan sasaran target inflasi nasional di kisaran 2,5% ± 1% untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa keadaan Indonesia saat ini berada diambang target sebab jika lewat dari sasaran target, BI berkemungkinan menaikkan suku bunga dan berujung pada kenaikan nilai Rupiah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Lampung juga mencatat bahwa kenaikan inflasi tahun 2026 berada diangka 3,51% dari 1,17% di tahun 2025. Artinya, laju kenaikan harga di Lampung terjadi lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan biaya hidup tidak hanya sekedar diselesaikan dengan meminta masyarakat untuk berhemat melainkan sebagian tekanan biaya hidup memang berada di luar kendali individu.
Permasalahan biaya hidup dan gaya hidup sebenarnya perlu dipisahkan, karena kendali atas harga pangan, biaya transporasi dan cicilan tempat tinggal tidak sepenuhnya dapat dikendalikan sendiri. Ketika harga kebutuhan meningkat secara luas, masyarakat berhak untuk mempertanyakan bagaimana pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli. Sedangkan, gaya hidup untuk membeli barang pribadi dan melakukan aktivitas yang bersifat rekreatif merupakan pilihan masing-masing individu selama konsekuensi ditanggung pribadi.
Memiliki gaya hidup tertentu tidak membuat seseorang kehilangan hak untuk mengungkapkan keluhan kenaikan harga kebutuhan dasar kepada pemerintah. Seseorang tetap bisa membeli kopi mahal sekaligus merasa terbebani oleh kenaikan harga beras atau transportasi. Permasalahannya bukan pada boleh atau tidaknya seseorang menikmati hasil pendapatannya, melainkan pada kemampuan membedakan mana persoalan yang memang layak dituntut kepada negara dan mana yang merupakan konsekuensi dari pilihan pribadi.
