teknokra.co: “Sakit itu pilihan dan sehat itu kewajiban.” ujar Ahmad Yurianto selaku Jubir Pemerintah Penanganan Covid-19. Kalimat yang dapat dilemparkan hanya dengan satu hembusan nafas dan juga kalimat yang terdengar ringan namun amat sangat disayangkan jika benar-benar diucapkan untuk ditujukan kepada seluruh rakyat.
Berjuang melawan pandemi memang bukanlah hal yang mudah, tak hanya pemerintah yang kerimpungan. Namun, masyarakat pun tidak boleh sakit agar pemerintah tidak mengeluarkan banyak biaya.
Pemerintah seolah menyatakan bahwa kesehatan masyarakat adalah hal yang terpenting. Di samping hal tersebut sudahkah pemerintah mengupayakan kebjikan yang maksimal untuk kesehatan rakyatnya?
Faktanya di tengah pandemi seperti ini, alih-alih memberikan tunjangan kesehatan bagi warganya. Pemerintah Indonesia malah justru menaikkan iuran sistem jaminan kesehatan. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan alasan untuk menutup defisit BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang mencapai 15,5 Triliun rupiah.
Puan Maharani selaku Ketua DPR RI menyatakan, “Kenaikan iuran BPJS agar masyarakat jaga kesehatan”. Padahal menurut Presiden Joko Widodo, defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan terjadi akibat kesalahan sistem tata kelolanya. Hal ini membuktikan bahwa lagi-lagi masyarakat sebagai pihak yang harus menerima bala ini.
Fakta lainnya selama pandemi berlangsung, rumah sakit secara terang-terangan menjual layanan kesehatan yang semestinya disediakan oleh pemerintah, seperti rapid test. Dalam hal ini layanan kesehatan dijadikan sebagai komoditas dan rakyat menjadi konsumen. Jika sistem layanan kesehatan seperti ini tetap dijadikan sebagai pasar untuk meraup keuntungan. Maka, akan banyak masyarakat yang tidak mendapat layanan kesehatan dengan layak.
Senada dengan pernyataan tesebut, anggapan bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan ‘barang mewah’ terutama untuk masyarakat golongan menengah ke bawah benar adanya.
Simpulan yang tepat untuk menjabarkan masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini dalam hal penerimaan layanan kesehatan adalah mereka yang meninggal bukan mereka yang lemah secara fisik (daya tahan tubuh), namun mereka yang lemah secara sosial, politik, dan ekonomi. Maka dari itu, masyarakat diharap untuk mendengarkan himbauan pemerintah, yaitu rakyat di negeri ini diwajibkan untuk sehat, jangan sakit.
Polemik mengenai karut marut sistem layanan kesehatan yang di kelola oleh pemerintah selaku salah satu dalangnya tersebut diangkat oleh sebagai film domentasi yang ditata dengan setting yang apik. Dalam kanal youtube Watchdoc Documentary, video dengan judul “Dilarang Sakit” yang di unggah pada 27 Juni 2020 ini menjelaskan dengan gamblang bagaimana peran pemerintah dan oknum-oknum di balik suramnya layanan kesehatan di Indonesia.
Dengan mengusung isu mengenai kebijakan pemerintah terhadap rakyat yang memang kini tengah santer dibicarakan, film dokumentasi dengan durasi 58 menit 26 detik ini dapat dijadikan sebagai tontonan yang mengedukasi. Penjelasan berupa narasinya pun dijabarkan dengan jelas sehingga penonton dapat memahami permasalahan yang dibahas dengan baik.
Selain itu, film ini dinilai dapat menjadi ‘corong’ yang menyuarakan bagaimana jeritan rakyat terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia selama ini. Dilengkapi dengan tanggapan dari para rakyat yang mendambakan layanan kesehatan yang layak menambah kesan mendalam yang seolah mewakilkan perasaan seluruh masyarakat yang kini tengah berjuang untuk tidak sakit.
Penulis Annisa Diah Pertiwi
Catatan redaksi: tulisan ini dimuat juga di Tabloid Teknokra edisi 161.
