Teknokra.co: Pasca mencuatnya dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilihan Raya (Pemira) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) tahun 2024, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unila menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi, netralitas, serta menegakkan aturan dalam pelaksanaan Pemira tahun 2025. Dalam pelantikan Tim Seleksi (Timsel) Pemira yang diikuti oleh Timsel FKIP berlangsung di Student Center Gerha Kemahasiswaan Baru Unila pada Selasa (4/10).
Sejumlah langkah koordinasi juga telah dilakukan dengan pihak birokrat untuk memastikan proses demokrasi mahasiswa berjalan dan diharapkan delegasi Timsel FKIP tahun ini dapat berkomitmen dengan landasan hukum yang kuat dan timeline yang sudah dibuat tidak terhambat, pakta integritas dari pihak Timsel FKIP tetap disahkan dan ditandatangani oleh pihak DPM U dalam bentuk penyegeraan tidak lanjut penyelenggaraan Pemira dan delegasi Timsel dapat berkomitmen dengan landasan hukum.
Ketua DPM Unila, Muhammad Hari Alfatah HR (Ilmu Hukum ’22), mengungkapkan bahwa DPM U telah berulang kali berupaya menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada Pemira FKIP tahun lalu, namun upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pihak fakultas maupun pihak BEM dan DPM FKIP.
“DPM U sudah sering mencoba memperjelas terkait permasalahan di lingkungan FKIP dalam ranah lembaga BEM dan DPM pada Pemira tahun lalu. Kami sudah mencoba audiensi, mengirim surat ke Dekan maupun WD III FKIP, bahkan berhari-hari datang ke ruangannya, namun kami tidak diberikan kesempatan untuk bertemu,” jelasnya.
Fatah memastikan bahwa pelaksanaan Pemira di FKIP tetap akan berlanjut, meskipun DPM U tetap menolak mekanisme yang dinilai tidak sesuai aturan.
“Untuk keberlanjutan Pemira pasti FKIP tetap berlanjut. Walaupun sikap dari DPM menolak hal itu, kami tetap teguh dengan apa yang kami sampaikan di awal kepengurusan,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa DPM U Unila tetap berupaya agar permasalahan yang terjadi di tahun lalu tidak terulang kembali pada pemira tahun ini.
“Kami berupaya agar kejadian seperti tahun lalu tidak terulang, karena bisa saja aturan-aturan yang dibuat DPM U tidak ada makna nya dan percuma saja mengesahkan aturan namun tidak dipatuhi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPM U juga telah berkoordinasi dengan WR III, namun kewenangan diserahkan kembali kepada WD III FKIP.
“Kami komunikasi ke WR III dan beliau menyampaikan hal tersebut menjadi ranahnya WD III. Sebenarnya hal itu menimbulkan pertanyaan bagi kami, karena ada intervensi birokrat dalam hal ini. Harapannya, permasalahan seperti ini tidak lagi terjadi ke depan,” ungkapnya.
Menanggapi polemik hak suara di FKIP yang menjadi sorotan sejak Pemira tahun lalu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Sunyono mengatakan mari memulai sesuatu yang baru dan ikut aturan yang benar.
“Kenapa tidak bagaimana di FKIP tidak punya hak suara? Yang berlalu biarlah berlalu, dan mari kita mulai sesuatu yang baru. Untuk ke depan, mari kita sama-sama berangkulan untuk ikut aturan yang benar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan Pemira di FKIP akan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan berada di bawah koordinasi Wakil Dekan III.
“Saya sangat berharap Pemira di FKIP tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena ini di bawah WD III. Biarkan beliau yang mengatur dan berkoordinasi dengan timsel,” tuturnya.
Prof. Sunyono juga mengimbau agar mahasiswa menyampaikan ketidakpuasan secara baik, karena ketidakpuasan itu suatu hal yang wajar.
“Harapan saya tidak ada lagi intrik-intrik yang menyebabkan nama Unila menjadi gempar, namun bukan menjadi gempar yang baik. Ketidakpuasan itu hal yang wajar, tapi sampaikanlah dengan baik,” tuturnya.
Menanggapi dari kedua pihak tersebut tim Teknokra mencoba menghubungi pihak BEM FKIP untuk diwawancarai namun sampai hari ini tidak mendapatkan balasan.
