Teknokra.co : Aliansi Mahasiswa Lampung (ALM) melangsungkan aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Selasa, (5/5). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes mahasiswa kepada pemerintah Provinsi Lampung maupun kota agar segera menuntaskan persoalan pendidikan yang dinilai belum terselesaikan.
Fakih Brilliant, selaku koordinator lapangan, menyampaikan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan kolektif mahasiswa terhadap kondisi pendidikan di Lampung yang dinilai stagnan. Ia menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan sekadar ritual seremonial, melainkan menuntut tanggapan konkret dari pemerintah.
“Jangan sampai apa yang kami sampaikan di sini, poin-poin kami, hanya selesai di sini. Kami harap ada cepat tangkap dari pemerintah terkait isu pendidikan ini,” ujarnya.
Fakih menjelaskan bahwa tuntutan aksi berakar dari rendahnya gaji guru, infrastruktur sekolah yang tidak memadai, dan tenaga pendidik yang dinilai kurang mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Lampung.
“Latar belakangnya adalah tentu dari gaji guru-guru yang rendah dan juga infrastruktur di sekolah yang kurang memadai dan juga yang kita lihat tenaga pendidik yang kurang dilihat oleh pemerintah Provinsi Lampung,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan banjir. Menurut kajian internal dari demonstran menunjukkan hampir 30 persen wilayah di Bandar Lampung masih minim drainase. Terkait langkah ke depan, Fakih menegaskan aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti.
“Jika tidak direalisasikan oleh pemerintah provinsi Lampung, terutama kepala dinas pendidikan dan juga wakil wali kota, kami akan melakukan aksi lanjutan dengan gelombang yang lebih besar,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan di tingkat nasional, meliputi:
1. Prioritas anggaran pendidikan, pemerataan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
2. Penolakan terhadap rencana penghapusan program studi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan di tingkat daerah, yakni:
1. Minimnya infrastruktur pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
2. Transparansi dan akuntabilitas program pendidikan.
3. Pengawasan anggaran pendidikan di Lampung.
Tak hanya itu, Gita Chyntia Rahmayani (Pendidikan Sejarah ’23) yang turut menjadi narasumber dalam forum tersebut menyoroti kondisi guru P3K di sejumlah kabupaten di Lampung yang menerima gaji di bawah 500 ribu rupiah. Ia menyebut perihal kondisi siswa di Pulau Tabuan yang terpaksa bersekolah di bangunan tidak layak, serta tidak adanya fasilitas SMA di pulau tersebut.
“Kalau kita lihat sekarang, banyak gaji-gaji guru itu yang sangat tertinggal. Terutama guru P3K gajinya kisaran 1,5 juta, bahkan di bawah itu,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yaitu Thomas Amirico, menyatakan komitmen untuk memperbaiki kualitas sekolah, menambah unit sekolah baru, serta meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Ia menyebut Gubernur Lampung telah mengangkat lebih dari 5.000 guru P3K dengan gaji sekitar 2,4 juta rupiah pada tahun lalu.
“Untuk P3K, kami sudah mengangkat lebih dari 5 ribu orang, dengan kisaran gaji 2,4 juta. Tapi kalau di kabupaten-kota, memang tergantung fiskal masing-masing daerah,” sebutnya.
Terkait Sekolah Rakyat, Thomas mengonfirmasi bahwa proyek senilai 670 miliar yang ditangani Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial tengah berjalan di tiga lokasi: Jati Agung, Kalianda, dan Sukadana. Namun mahasiswa mempertanyakan progres pelaksanaan yang baru mencapai 35,52 persen per April 2026, sementara masa kontrak 240 hari kalender tersisa sekitar 50 hari.
Menutup aksi, Fakih Briliant menegaskan akan terus mengawal isu pendidikan ini dan siap melangsungkan aksi lanjutan apabila tuntutan tidak direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kami berkomitmen, sulit atau tidaknya, isu-isu yang belum tuntas tetap akan kami kawal,” pungkasnya.
