Teknokra.co : Para petani bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyelenggarakan aksi demonstrasi menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mendorong proses penyelesaian yang dihadapi petani dalam konflik agraria. Aksi ini berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Rabu, (10/1).
Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi mengatakan, aksi ini dihadiri oleh para petani dari dua kabupaten yaitu kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan yang sedang menghadapi konflik pertanahan yang terjadi di dua kabupaten tersebut. Kemudian, aksi ini juga dipenuhi oleh para petani dari Lampung Selatan yang berkonflik dengan Pemprov Lampung karena melakukan penggarapan di area register tersebut.
“Di Lampung Timur kawan-kawan (petani) di delapan desa sedang berkonflik dengan mafia tanah yang hari ini mereka garap sejak 1960 disertifikatkan oleh orang lain seluas 400 hektar,” katanya.
Sumaindra menambahkan bahwa selain di dua kabupaten tersebut juga terdapat daerah-daerah lain yang menghadapi konflik agraria. Perusahaan swasta juga merebut Hak Guna Usaha (HGU) para petani di sekitar lingkungan HGU tersebut.
“Kemudian diambil oleh perusahaan-perusahaan swasta melalui HGU-HGU nya maupun kesenjangan yang terjadi di lingkungan sekitaran lokasi-lokasi HGU,” tambahnya.
Salah satu petani dari Kota Baru, Maryono menuturkan, bahwa Pemprov Lampung menyewa paksa lahan yang sebenarnya lahan tersebut merupakan milik para petani.
“Ya paksa (sewa), kalo engga mau tumbur, berhubung kami bersatu, kompak dari pihak pemerintah juga pikir pikir maksanya,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, lahan yang disewakan di Kota Baru merupakan lahan milik para petani.
“Kalo ngomong tanah pemerintah atau tanah petani itu duluan petani, nah penggarap dari tahun 55 kami sudah garap,” pungkasnya.
