Teknokra.co – Serikat Petani Lampung (SPL) bersama berbagai lembaga seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung menggelar aksi di Tugu Adipura, Rabu (29/5). Aksi yang bertajuk “Petani Menggugat” ini menuntut pemerintah untuk segera memberantas mafia tanah yang menyebabkan sengketa lahan, sehingga hak tanah yang seharusnya diterima oleh petani tidak kunjung terpenuhi.
Koordinaotor Lapangan (Korlap), Sumaindra menyatakan bahwa dampak dari kasus mafia tanah sangat merugikan petani.
“Jika mafia tanah tidak segera diselesaikan, ribuan petani akan kehilangan mata pencaharian, dan ratusan anak petani berpotensi putus sekolah,” katanya.
Sumaindra menambahkan bahwa pemerintah harus serius dan tanggap dalam menangani kasus mafia tanah, khususnya di wilayah Lampung Timur seperti Desa Sri Pendowo, Bandar Agung, dan Waringin Jaya.
“Presiden, Menteri ATR/BPN, Kapolri, dan Kejaksaan Agung harus menunjukkan keseriusan dalam memberantas mafia tanah, terutama di wilayah Lampung Timur,” tambahnya.
Ahmad salah satu peserta aksi berasal dari Lampung Timur, mengungkapkan bahwa ia datang ke Bandar Lampung untuk menuntut hak atas lahan yang direbut oleh oknum yang ia sebut sebagai mafia tanah.
“Kami menuntut hak kami atas lahan yang direbut oleh individu-individu yang jelas-jelas adalah mafia tanah. Lahan tersebut sudah dibebaskan, tetapi tiba-tiba dibuatkan sertifikat oleh mereka tanpa pemberitahuan kepada kami,” ungkapnya.
Ia berharap aksi keempat kalinya ini dapat memberikan hasil yang jelas, yaitu pengembalian hak tanah kepada petani.
“Kami berharap pemerintah segera memberantas mafia tanah dan mengembalikan hak kami atas lahan tersebut,” harapnya.
Adapun empat tuntutan utama dari aksi ini adalah:
1. Mengusut tuntas dan mengadili mafia tanah.
2. Mengembalikan tanah-tanah rakyat.
3. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap petani.
4. Menyejahterakan petani.
Aksi ini mencerminkan keresahan petani Lampung terhadap maraknya kasus mafia tanah yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Para petani berharap pemerintah segera mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.
