Teknokra.co : Film dokumenter “Dirty Vote” yang ramai disoroti publik dinilai mengungkap fakta dan data kecurangan pemilu di Indonesia. Film garapan Dhandy Laksono bersama tiga pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari sontak membuat penasaran publik untuk nonton bersama (nobar). Salah satunya, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Mahasisiwa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) yang menginisiasi nobar dan diskusi film tersebut di Student Lounge FH Unila pada Senin, (12/2).
Selain menyoroti isu terkait penyimpangan dalam sistem demokrasi tanah air, film ini juga mengungkap para tangan kekuasaan yang sengaja merusak tatanan demokrasi.
Prabowo, selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lampung turut berkomentar, menurutnya film ini sangat jelas memperlihatkan paradigma pemerintah dan menguras emosi penonton ketika melihat fakta dan data yang diungkap.
“Ini bukan tendensi ke salah satu calon, tapi memang fakta yang ada. Kita untuk jujut terhadap hati nurani, bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, hari Pemilu bukan sekadar hari demokrasi, namun tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Demokrasi itu bukan hanya di tanggal 14 nanti, tapi tentang kehidupan kita berbangsa dan bernegara,” katanya.
Perwakilan mahasiswa, Ghraito Arip (Ilmu Hukum’20) menyampaikan, bahwa pemerintah perlu menyelesaikan persoalan penyelewengan demokrasi dengan cepat dan tepat.
“Kekuasaan itu ga bisa atau ga mampu menyelesaikan persoalan secara tepat dan cepat, dibuktikan dengan berbagai reaksi dari para politisi atau dari para pihak yang disebut atau aktor-aktor di film dokumenter tersebut,” sampainya.
Dirinya menegaskan, bahwa pendidikan politik perlu ditingkatkan melalui berbagai media, termasuk film dokumenter, agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga demokrasi.
“Nah mungkin pendidikan politik salah satunya dari film atau pendidikan politik dari forum-forum seperti ini perlu di masifkan lagi,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan hukum bukanlah hal yang sepele dan harus menjadi refleksi bagi setiap individu dalam negara demokrasi.
“Kalau dari tanggapan saya dan persoalan hukum ini ga bisa kita sebut atau kita rasakan sebagai angin lalu, tapi ini mesti menjadi refleksi bagi setiap orang, bagi setiap manusia politik yang ada di negara demokrasi,” pungkasnya.
