Teknokra.co : Aliansi Lampung Melawan (ALM) melangsungkan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, pada Selasa (27/10). Aksi tersebut dihadiri oleh sebagian besar mahasiswa dan masyarakat guna menyuarakan evaluasi dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dua tahun ini.
Instansi yang turut serta dalam aksi tersebut diantaranya, Universitas Mahalayati (Unmal), Sang Bumi Ruwai Jurai (Saburai), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), PMII, HMI, LMND, IMM, SMI, hingga GMKI.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan, yakni:
1. Hentikan militerisme di ranah sipil.
2. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.
3. Tetapkan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) sebagai bencana nasional.
4. Usut tuntas mafia pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
5. Menuntut perlindungan kesehatan untuk masyarakat yang terdampak karhutla.
6. Mendesak Pemerintah untuk menjamin ketersediaan, keterbukaan data, dan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran hingga ke SPBU.
7. Perbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan pulihkan kepercayaan pasar untuk berinvestasi.
8. Turunkan harga kebutuhan pokok.
Dinda selaku Ketua Eksekutif Wilayah dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyatakan aspirasinya mengenai musibah kebakaran lahan yang disengaja, namun tidak ada penyikapan konkret dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dalang di balik kebakaran hutan, sehingga masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahan karena belum memaksimalkan prioritas yang dibutuhkan.
“Hari ini kita tahu bahwa musibah yang ada di Indonesia, seperti kebakaran lahan yang disengaja, tidak ada penyikapan yang konkret dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dalang yang berada di balik kebakaran hutan,” tuturnya.
Ia juga berkomentar terkait cara perwujudan Indonesia untuk pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis ketika pemerintah masih kontra terhadap masyarakat.
“Bagaimana negara bisa mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis ketika pemerintahan tidak pro terhadap rakyat Indonesia,” ujarnya.
Asep Suryana selaku massa aksi juga ikut menambah suara keresahan yang terjadi bahwasannya rezim tidak pernah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan menyebutkan rezim telah bersekutu dengan para cukong untuk memonopoli keuntungan dalam skala negara serta mengkorbankan nasib para masyarakat kedepannya.
“Rezim hari ini yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan masyarakat, hingga saat ini rezim terus bersekongkol dengan para cukong-cukong untuk dapat memonopoli keuntungan dalam skala negara dengan mengkorbankan nasib masyarakat banyak,” ungkapnya.
Aisyah salah satu peserta aksi juga menyampaikan alasanya mengikuti aksi ini karena ia merasakan bahwa dua tahun pemerintahan tetapi tidak bisa menghadapinya dengan baik dan penangannya sangat-sangat buruk, sehingga memakan banyak korban.
“Alasan saya yang pertama yang pasti karena pemerintah saat ini sudah berjalan dua tahun tetapi dari yang kita lihat, setiap ada masalah yang berkaitan dengan masyarakat, mereka sebagai orang yang bekerja untuk masyarakat tidak bisa menghadapinya dengan baik,” jelasnya.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi secara bergilir. Namun hingga aksi berakhir, tidak ada tuntutan yang berhasil terpenuhi sehingga massa melalukan pernyataan sikap kembali di depan barikade tim aparat
