Forum Terbuka Unila: Transparansi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Dipertanyakan

Foto : Teknokra/ Jesika Olivia
15 dibaca

Teknokra.co: Pihak Universitas Lampung (Unila) adakan forum terbuka mengenai penanganan kasus kekerasan seksual oleh pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai salah satu tuntutan dari Aliansi Unila Melawan pada Senin, (16/11).

Penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan (Unila) kembali menuai sorotan terkait alur komunikasi dan transparansi informasi kepada publik. Dalam agenda wawancara terkait tindak lanjut kasus tersebut, pihak Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) justru melemparkan sesi wawancara awak media kepada Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Unila, yaitu Budi.

Namun, alih-alih mendapatkan kejelasan teknis mengenai proses penanganan kasus, pihak birokrasi yang ditunjuk mengaku tidak menguasai detail kerja maupun pendalaman kasus yang ditangani oleh Satgas PPKPT. Saat dikonfirmasi mengenai wujud bukti undangan pemanggilan pelaku hingga pendalaman bukti dari korban, Budi berulang kali menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar jangkauannya.

“Kalau secara teknis pendalaman, saya memang enggak menguasai,” ujar Budi saat diwawancarai.

Ia pun mengarahkan awak media untuk menanyakan hal-hal mendetail langsung kepada pihak terkait karena dirinya tidak memiliki akses terhadap data teknis tersebut.

“Kami enggak mengakses bukti undangan itu,” tambahnya.

Ketidaktahuan serupa juga muncul ketika Budi ditanya mengenai alasan mendasar di balik pergantian Ketua Satgas PPKPT serta detail perizinan kepergian terduga pelaku ke luar negeri untuk beribadah umrah di tengah bergulirnya sidang terbuka.

“Alasan mendasar, nah itu saya enggak menguasai itu,” ucap Budi singkat.

Seraya menyebut bahwa urusan perizinan merupakan ranah teknis kepegawaian dan fakultas sehingga ia tidak mendalami sejauh itu. Di sisi lain, Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi sekaligus mahasiswi Unila, Jane Elizabeth (Ilmu Hukum ’22), menilai Satgas PPKPT dan pihak Rektorat lalai dalam memberikan keterbukaan informasi terkait pergantian ketua. Menurutnya, seluruh tahapan, mulai dari pergantian kepemimpinan, pendaftaran, hingga asesmen calon ketua, seharusnya diinformasikan secara transparan kepada publik.

“Salah satu hal yang paling lalai dilakukan oleh Satgas maupun pihak Rektorat. Seharusnya pergantian Ketua Satgas, pendaftaran, maupun asesmen dibuka informasinya secara terbuka dan transparan kepada publik,” ungkapnya.

Jane menyayangkan tidak adanya keterbukaan dan forum evaluasi dalam proses pergantian Ketua Satgas PPKPT. Ia menilai kondisi tersebut sangat mengecewakan karena mahasiswa tidak dilibatkan dalam proses yang berkaitan dengan pengawasan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

“Itu semua tidak pernah dilakukan oleh pihak Rektorat maupun pihak Satgas. Dan itu sangat mengecewakan,” tegasnya.

Dinamika internal dan pergantian kepemimpinan yang dinilai tertutup ini pun turut memicu krisis kepercayaan yang lebih luas di kalangan mahasiswa. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), yakni Jose Romual.

Menurutnya, pergantian pimpinan satgas secara mendadak tanpa adanya publikasi yang jelas telah membuat massa meragukan keseriusan kampus dalam mengawal kasus kekerasan seksual, terlebih hal itu dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Padahal dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 soal penanganan kekerasan seksual, itu pergantian ketua harus ada publikasinya secara ke media sosial. Dan ya enggak adanya publikasi kan buat massa enggak percaya gitu loh kepada satgas ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jose berharap agar jajaran pimpinan kampus tidak lagi melempar tanggung jawab teknis dan segera menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap korban.

“Harapannya adalah harus ada pernyataan yang jelas atau sikap yang jelas dari pihak birokrat untuk berpihak kepada korban. Udah, sekadar itu aja,” pungkasnya.

Exit mobile version