Teknokra.co: Banjir sudah menjadi hal yang sering terjadi di Bandar Lampung. Sebagian besar wilayah Bandar Lampung terdampak banjir karena kurangnya daerah resapan air. Hal ini menjadi pemantik Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis langsungkan konsolidasi guna mendiskusikan peran pemerintah daerah dalam menangani dan mengupayakan penuntasan bencana ini. Konsolidasi tersebut dilaksanakan di kantor Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) pada Jumat, (17/4).
Mustakim, selaku Staf Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, menanggapi tindakan pemerintah daerah yang dinilai lebih condong menertibkan masyarakat kecil dibanding korporasi besar, seperti Hotel Horison yang berada di atas sungai.
“Di tengah kota, terdapat Hotel Horison yang berada di atas sungai. Sampai saat ini juga tidak ditertibkan. Namun, banyak bangunan masyarakat kecil yang justru ditertibkan terlebih dahulu oleh pemerintah kota. Pemerintah tidak berani menertibkan korporasi besar yang ada,” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa peralihan tata ruang hijau telah banyak terjadi di Kota Bandar Lampung. Salah satunya, area ruang terbuka hijau di Way Halim yang dialihfungsikan menjadi kawasan bisnis, yakni mall Transmart.
“Banyak tata ruang di Kota Bandar Lampung yang dialihfungsikan. Contohnya Transmart di daerah Way Halim, yang dulunya termasuk area ruang terbuka hijau atau taman kota. Namun, adanya peralihan kebijakan tata ruang menjadikannya sebagai area bisnis,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Febrilia Ekawati, selaku Direktur Eksekutif YKWS, turut memberikan tanggapan mengenai realitas persoalan banjir yang merenggut nyawa lansia, yang berbanding terbalik dengan ajakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk responsif dalam menghadapi bencana dan mengurangi korban jiwa. Padahal, lansia merupakan salah satu kategori prioritas evakuasi.
“Kalau kawan-kawan dari BPBD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, selalu mengajak kita responsif menghadapi bencana dengan mengurangi korban jiwa. Setiap kejadian banjir di Kota Bandar Lampung selalu menimbulkan korban jiwa, waktu itu ada satu lansia. Padahal, lansia itu yang seharusnya pertama dievakuasi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa bencana ini menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat untuk terus mendorong pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten agar membentuk kebijakan yang lebih tegas terkait lingkungan.
“Yang pasti, ini menjadi peringatan bagi kita bersama. Ini bukan bencana biasa, dan kita tidak boleh hanya bersabar. Namun, kita harus mendorong pemerintah kota maupun pemerintah lainnya untuk membuat kebijakan yang lebih tegas terhadap lingkungan,” pungkasnya.
