Teknokra.co : Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kota Bandar Lampung melangsungkan konsolidasi jelang International Women’s Day (IWD) di Lapangan Balai Rektorat (Balrek) Universitas Lampung (Unila) pada Rabu, (4/3). Pada konsolidasi ini tidak hanya fokus pada isu perempuan, tetapi juga menyoroti arah politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang dinilai semakin memanas.
Koordinator lapangan aksi terpilih, Jose Romual (Ilmu Hukum ‘23) menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi internasional yang dinilai sedang tidak stabil.
“Kami melihat situasi internasional hari ini sudah mulai memanas, antara Iran, Amerika, dan Israel. Itu jadi salah satu alasan kenapa kami melakukan konsolidasi ini sekalian memperingati International Women’s Day,” ujarnya.
Ia menilai konflik global memiliki dampak langsung terhadap Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi.
“Kami lihat Amerika hari ini sebagai kekuatan imperial. Perang itu menimbulkan banyak masalah sampai ke Indonesia, salah satunya soal minyak. Kalau BBM susah dan mahal, pasti berdampak ke masyarakat, terutama ibu-ibu yang mengelola kebutuhan rumah tangga,” tambahnya.
Lebih lanjut, para peserta konsolidasi yang merupakan mahasiswa nampaknya juga menyoroti sikap politik Presiden Prabowo Subianto terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam konsolidasi tersebut, mereka mempertanyakan kejelasan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
“Kami tadi menyepakati bahwa Prabowo harus keluar dari Board of Peace (BOP). Sikap politik Indonesia harus jelas, jangan sampai justru terseret dalam kepentingan imperialisme,” tegas Jose.
Selain isu politik internasional, mahasiswa menegaskan bahwa peringatan IWD harus menjadi momentum memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan. Jane Elisabeth (Ilmu Hukum 22) salah satu peserta, menyatakan bahwa situasi perang dan imperialisme berkorelasi dengan meningkatnya ketidaksetaraan gender.
“Kalau kita kaitkan dengan keperempuanan, lahirnya patriarki itu tidak lepas dari sistem kapitalisme dan imperialisme. Perempuan sering jadi pihak paling dirugikan dalam konflik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahun.
“Kekerasan terhadap perempuan tidak berhenti-berhenti, mau di rumah, di kampus, bahkan di tempat ibadah sekalipun, tetap bisa terjadi. Jadi sudah tidak bisa lagi menyalahkan korban,” katanya.
Ia menambahkan bahwa negara harus serius membenahi lembaga penegak hukum yang justru kerap tercoreng oleh kasus serupa.
“Harusnya mereka yang menjaga dan menindak, tapi malah ada oknum yang jadi pelaku. Institusi penegak hukum harus segera berbenah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Raihan Ghazi Alghifari (Ilmu Hukum ‘23) peserta dari Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum (UKM-FH) Model United Nations (MUN), menilai posisi Indonesia saat ini berada di tengah pro dan kontra di kancah internasional.
“Kalau saya lihat, Indonesia seperti ada di ambang pro dan kontra. Beberapa negara Eropa Barat menolak masuk ke BOP karena dianggap melenceng dari hukum internasional, tapi Indonesia justru masuk. Ini yang jadi pertanyaan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
“Harapan saya, pemerintah mendengar pro dan kontra yang ada. Indonesia itu negara besar dan harus taat pada hukum internasional,” tambahnya.
