Teknokra.co: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Lampung (Unila) resmi mengadakan rangkaian kegiatan seminar bertajuk “Memahami Dinamika Ekonomi untuk Menguatkan Daya Masyarakat dan Mewujudkan Kemandirian”. Kegiatan dilangsungkan pada, Minggu (4/10).
Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit (KSP Kopdit) Mekar Sai yakni Andreas Muhi Pukai, menjelaskan bahwa koperasi yang kuat dan bertahan lama harus didirikan atas dasar kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat, bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan atau peminjaman uang instan.
Dalam pemaparannya, Andreas menyoroti Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan. Namun, realitas di lapangan kerap kali tidak sesuai. Jika sistem kebijakan tidak dirubah maka akan menyerupai hukum rimba di mana pihak yang memiliki modal besar akan memegang kendali.
“Setiap bicara tentang kesejahteraan, yang ditonjolkan itu pasal 33. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Tetapi faktanya bukan asas kekeluargaan, tapi asas siapa yang buat, siapa yang dapat. Jadi, saya merasa kalau sistem kebijakan tidak dirubah, maka yang terjadi adalah kita menggunakan hukum rimba. Siapa yang punya duit, dia yang berkuasa,” ujarnya.
Andreas mengungkapkan bahwa kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih tergolong kecil, yakni sekitar 1,7 %. Namun, koperasi terbukti memiliki ketahanan yang luar biasa saat badai krisis seperti pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, di mana sebagian besar usaha kecil dan menengah mengalami penurunan, sementara koperasi berbasis kebutuhan masyarakat tetap mampu bertahan.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang yang berlandaskan pada semangat kesetiakawanan dan solidaritas.
“Kalau kita bicara koperasi, bukan siapa yang punya duit, tapi koperasi adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal,” tegasnya.
Tantangan terbesar yang Andreas rasakan dalam mengelola koperasi adalah mengubah pola pikir masyarakat. Selama ini, sebagian besar masyarakat memandang koperasi sebatas solusi instan untuk meminjam uang, sementara budaya menabung untuk persiapan masa depan masih kerap diabaikan dengan dalih keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, gerakan koperasi hadir untuk mendidik dan membimbing masyarakat agar memiliki kesadaran finansial melalui tabungan bertahap.
“Kalau Anda ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Tapi kalau Anda ingin berjalan lebih jauh, cobalah berjalan bersama-sama, bersama koperasi,” ucapnya.
Founder Malaka Project, Fery Irwandi, melontarkan kritik pedas terhadap arah kebijakan ekonomi makro serta ketimpangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pandangannya, besaran belanja negara yang mencapai ribuan triliun rupiah dinilai kurang berpihak secara merata kepada daerah-daerah di pelosok nusantara.
Fery melontarkan transparansi penggunaan dana disaat total belanja negara yang hampir menyentuh Rp2.800 triliun yang sebagian besar dari penerimaan pajak dan defisit lainnya sedangkan daerah hanya mendapat 18%.
“Belanja negara itu hampir Rp2.800 triliun. Target penerimaan pajak menjadi penerimaan paling besar sekitar Rp2.500 triliun, defisit Rp600 triliun. Dan dari belanja sebesar itu, daerah cuma dapat 18%. Sisanya ke mana?” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti perencanaan program pemerintah di tengah situasi ekonomi global yang rawan, serta mempertanyakan transparansi dan arah kebijakan makro yang dinilai membingungkan.
ia juga menjelaskan bahwa ketimpangan tersebut tidak terlalu berdampak signifikan bagi wilayah metropolitan seperti Jakarta yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi. Namun, kondisi sebaliknya dirasakan oleh daerah-daerah seperti Sumatera, Aceh, Kalimantan, hingga Papua, yang memiliki PAD rendah namun dihadapkan pada tekanan ekonomi serta kerusakan alam.
“Kalau kita bicaranya daerah seperti Jakarta, PAD-nya tinggi, mungkin tidak kena atau mungkin enggak terlalu ber-impact. Tapi daerah-daerah seperti Aceh, Kalimantan, Papua dan pelosok-pelosok, yang sedang mencari anggaran, PAD-nya rendah, tapi alam tidak berpihak, alam mereka hancur,” tambahnya.
Menutup pemaparannya, Fery mengingatkan audiens agar tidak mudah terjebak dalam ilusi perubahan instan di media sosial. Menurutnya, aksi nyata di lapangan jauh lebih menantang daripada sekadar melontarkan kritik di dunia maya, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah tetap bersuara (speak up) dan mengawasi jalannya pemerintahan secara serius.
“The best we can do ya, speak up. Tapi ujung-ujungnya jangan pernah samakan sosial media dengan realita sekarang. Tentu sangat berbeda. Semuanya itu tanpa waktu media sosial untuk ngomong ke depan, berbuat nyatanya itu jauh lebih menantang,” tuturnya.
Muhammad Hanif Muzaki selaku ketua pelaksana menjelaskan alasan panitia memilih tema tersebut karena kondisi Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan kebijakan, terutama memasuki tahun kedua pemerintahan presiden baru.
“Sebenarnya permasalahan utama kita itu sekarang kita lagi masuk di fase dua tahunnya presiden baru. Kita melihat itu memang terdapat beberapa kebijakan seperti yang tadi disampaikan oleh Ferry juga,” ujarnya.
Ia menilai terdapat sejumlah kebijakan dan program yang perlu dievaluasi, sehingga anggaran yang ada dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti pemerataan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan.
Muzaki juga berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi dapat mendorong mahasiswa untuk lebih semangat dalam menjalani perkuliahan dan memahami perannya dalam memperbaiki negara serta pendidikan.
“Peserta lebih semangat lagi lah untuk kuliahnya, dipahami lagi. Kuliah itu enggak cuma buat memperoleh rezim, tapi juga untuk memperbaiki negara sama memperbaiki pendidikan negara juga,” pungkasnya.
