Teknokra.co: Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kota Bandar Lampung melangsungkan aksi konsolidasi bersama mahasiswa se-Bandar Lampung yang tergabung dalam Aliansi Anti Penindasan. Konsolidasi tersebut membahas isu advokasi terhadap imperialisme serta perjuangan feminisme dalam konteks nasional dan internasional. Kegiatan ini dilaksanakan di area Balai Rektorat Unila pada Rabu, (3/4).
Konsolidasi tersebut menghasilkan delapan tuntutan dengan grand issue Peringatan International Women’s Day dan Ganyang Imperialisme. Adapun delapan tuntutan yang disepakati adalah sebagai berikut:
1. Menuntut Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BOP).
2. Menuntut negara untuk segera berbenah dan mengevaluasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
3. Menuntut negara menyediakan ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan.
4. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
5. Mengevaluasi kembali proyek strategis nasional, seperti MBG, IKN, dan proyek geotermal.
6. Mengembalikan alokasi dana visum untuk mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
7. Membatalkan rencana pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Rafah.
8. Menolak praktik eksploitasi ekonomi yang memarginalisasi perempuan.
Jose Romual (Ilmu Hukum ’23), selaku Koordinator Lapangan (Korlap) konsolidasi, melihat bahwa situasi internasional yang semakin memanas terutama eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah berdampak di kawasan Timur Tengah dan menimbulkan kekhawatiran global dan menjadi salah satu latar belakang konsolidasi ini sekaligus peringatan International Women’s Day (IWD).
“Kita melihat situasi internasional, terutama perang antara Iran, Amerika, Israel, dan negara-negara Arab, mulai memanas. Konsolidasi ini kami lakukan sekaligus untuk memperingati International Women’s Day yang akan jatuh pada tanggal 8 nanti,” ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat yang sepakat melawan penindasan untuk mengikuti aksi massa di Tugu Adipura pada Minggu, (8/3) pukul 14.30 WIB.
“Kami dari Aliansi Anti Penindasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam aksi ini. Kami berharap kawan-kawan yang sepakat melawan penindasan dapat hadir dalam aksi di Tugu Adipura pada Minggu, 8 maret 2026 pukul 14.30 WIB,” ungkapnya.
Raihan Ghazi Alghifari (Ilmu Hukum ’23), selaku anggota Model United Nations (MUN) Fakultas Hukum Unila, mengungkapkan bahwa salah satu urgensi tuntutan dalam konsolidasi tersebut selaras dengan pandangannya di MUN, khususnya terkait desakan agar Indonesia keluar dari BOP.
“Jika tujuan utamanya adalah perdamaian, maka seharusnya ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam hukum internasional, seperti diplomasi dan upaya damai lainnya,” jelasnya.
Ia menilai bahwa penurunan pasukan ke negara yang sedang berkonflik menyimpang dari prinsip-prinsip hukum internasional dan berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, termasuk meningkatnya risiko perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam situasi perang.
“Sementara itu, penurunan pasukan ke negara yang sedang berkonflik berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, termasuk meningkatnya risiko perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam situasi perang,” pungkasnya
