Teknokra.co : Menjelang peringatan International Women’s Day (IWD) pada Minggu (8/3), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) kota Bandar Lampung mengadakan konsolidasi hari Perempuan Internasional di Lapangan Balai Rektorat (Balrek) Universitas Lampung (Unila) pada Rabu, (4/3). Tak hanya membahas isu perempuan, forum ini juga menjadi ruang refleksi terhadap efektivitas gerakan mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir.
Koordinator lapangan, Jose Formual (Ilmu Hukum ‘23) menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan sebagai langkah awal sebelum aksi puncak pada Minggu, (8/3).
“Kami ingin ini jadi aksi kampanye. Tolak ukurnya pertama, kawan-kawan bisa melihat kasus ini lebih dalam dan paham dampaknya,” ujarnya.
Ia mengakui konsolidasi tersebut belum dihadiri banyak peserta karena persiapan yang cukup mendadak.
“Ini jadi evaluasi kami juga karena pemberitahuannya cukup cepat. Tapi situasinya memang mendesak, jadi kami harus mempercepat konsolidasi,” katanya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyinggung soal efektivitas demonstrasi sebelumnya, termasuk aksi yang berlangsung pada september lalu. Menanggapi anggapan bahwa aksi mahasiswa kerap tidak membuahkan hasil konkret, Jose memberikan pandangan kritis bahwa beberapa peristiwa gerakan mahasiswa didasarkan oleh Fear Of Missing Out (FOMO) atau ketakutan akan ketinggalan informasi sehingga banyak mahasiswa ikut serta dalam aksi.
“Aku punya pendapat pribadi soal aksi 1 September kemarin. Menurutku itu hanya aksi FOMO, bahasa kasarnya ikut-ikutan, karena situasi nasional sudah panas, tapi di Lampung agak telat menggabungkan diri,” ungkapnya.
Menurutnya, gerakan mahasiswa perlu berbenah agar tidak sekadar menjadi respons spontan tanpa konsolidasi matang.
“Kita harus sama-sama evaluasi. Aksi itu bukan sekadar gagah-gagahan. Kita cuma bisa menyuarakan, yang merealisasikan adalah pemerintah. Tapi pemerintah juga harus mendengar suara rakyat,” tegasnya.
Terkait target jangka pendek aksi 8 Maret mendatang, Jose juga menegaskan bahwa harapan utama mereka adalah respon serius dari pemerintah. Ia turut menyinggung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai perlu kejelasan.
“Pemerintah harus dengar, pastinya. Karena ini tentang situasi internasional yang sudah memanas banget. Banyak implikasi kalau sikap politik hari ini belum jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus berproses dan tidak boleh berhenti pada evaluasi semata.
“Kita sadar mungkin dampaknya belum langsung terasa. Tapi kalau kita tidak bersuara, tidak akan ada perubahan sama sekali,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jane Elizabeth (Ilmu Hukum ‘22) peserta konsolidasi, menilai aksi ini penting sebagai pengingat bahwa perjuangan mahasiswa tidak boleh berhenti pada simbolik semata.
“Yang paling penting dari aksi ini, kita mau menyikapi kebijakan internasional hari ini dan dampaknya ke perempuan. Kekerasan terhadap perempuan itu terus meningkat dan itu sangat meresahkan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan aksi tidak semata-mata diukur dari jumlah massa, tetapi dari kesadaran kolektif yang tumbuh.
“Harapannya ada ruang aman untuk perempuan dan anak. Dan itu harus terus kita suarakan, bukan cuma saat 8 Maret saja,” ujarnya.
Raihan Ghazi Alghifari (Ilmu Hukum ‘23) dari UKMFH Model United Nations (MUN) juga menyoroti pentingnya konsistensi gerakan mahasiswa dalam menyikapi isu kebijakan luar negeri.
“Kalau dari yang saya pelajari, BOP ini melenceng dari hukum internasional. Indonesia itu negara besar, harusnya menaati hukum internasional yang ada,” ucapnya.
Ia berharap aksi mendatang dapat menegaskan posisi Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki sikap yang jelas.
“Harapan saya semoga pemerintah mendengar keluh kesah dan pro kontra yang terjadi. Kita ini negara besar, jadi harus tegas menentukan posisi,” pungkasnya.
