Tek-Online: Layaknya Kuliah Kerja Nyata, Praktek Umum (PU) merupakan mata kuliah turun lapang. Bedanya jika KKN mahasiswa diterjunkan ke desa-desa namun PU ditempatkan di instansi pemerintah maupun swasta yang tersebar baik di dalam maupun luar Lampung.
Praktek Umum hanya ada di Fakultas Pertanian dan mahasiswa yang ingin mengikutinya harus menempuh minimal 95 SKS. Adanya PU bertujuan agar mahasiswa memiliki keahllian teknis sebagai modal yang diperlukan dalam dunia kerja.
Meskipun pelaksanaan PU telah usai namun hingga kini masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Yakni transparansi dana PU. “Biaya PU itu transparansinya kemana?” tanya Ali Rahmat (Agroekoteknolgi’09). Menurutnya dana yang dikeluarkan tak sebanding dengan yang didapatkan. “Rp 400.000 hanya ditukar dengan topi dan buku panduan yang tebalnya hanya 40 halaman,” keluhnya.
Ali mengatakan perbandingan PU dengan KKN sangat jauh berbeda. Jika KKN mahasiswa tak perlu sibuk untuk mencari lokasi KKN semua sudah diurus oleh tim KKN. Selain itu KKN juga di jemput dan diantar hingga tempat tujuan. Jadi wajar jika mahal. Sedangkan Lokasi PU harus mahasiswa sendiri yang mencari dan mendaftar ke instansi. Berangkat pun biaya sendiri.
Serupa dengan Ali, Mukhtar Dewan Prasetyo (Agroekoteknolgi’08) mengeluhkan ketidak transfarannya biaya PU. Menurutnya pengelolaan dan PU perlu dibenahi dan perlu adanya rincian mengenai honor yang didapat oleh tim PU.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pelaksana Hery Novriansyah M.Si menerangkan memang untuk rincian dana PU tak disosialisasikan namun ia membantah jika itu dianggap tidak transfaran. Menurutnya hingga saat ini belum ada mahasiswa yang bertanya mengenai rincian dana tersebut. “Mahasiswa itu hanya ngomong diluar dari mulut ke mulut saja tapi tidak pernah menemui saya untuk meminta kejelasan,”ujarnya kesal.
Hery menambahkan seandainya ada mahasiswa yang menemuinya untuk menanyakan hal tersebut pasti akan dia terangkan. Ia pun mengungkapkan jika dana PU periode Januari-Februari sebenarnya senasib seperti dana KKN yang hingga kini belum cair. Dana yang dibayarkan oleh mahasiswa masuk ke rekening pemerintah. “Seandainya mau dicairkan pun harus lewat rekening rektor. Karena rekeningnya atas nama rektor,”terangnya.
“Terlalu picik bagi mahasiswa yang berpikiran kalau dan 400 ribu itu hanya mengukurnya dengan topi dan buku panduan saja. Memang uang tersebut terlalu besar kalau diukur hanya dengan bentuk fisik seperti itu, tapi coba lihat kegiatan-kegiatan lain,” tegasnya.
Heri meminta maaf kepada mahasiswa lokasi PU nya jauh dan tak ditengok olehnya karena keterbatasan dana. Dan untuk tahun ini lokasi PU akan ditentukan oleh panitia. Karena meskipun memilih lokasi sendiri terkadang tak sesuai keinginan.
Ia pun menjelaskan rincian dana tersebut yakni sekitar 25% dikucurkan untuk monitoring, 10% pajak, dan sisanya untuk membayar petugas pendaftaran, pencarian lokasi untuk PU tahun berikutnya, biaya pembekalan, biaya konsumsi, biaya plakat, dan sertifikat untuk dosen pembimbing lapang. Sedangkan honor panitia yang kini menjadi pertanyaan hanya Rp 75.000 belum dipotong pajak.
“Saya bisa menjamin dana itu tidak ada yang kami korupsi sepeserpun, kami bisa mempertanggung jawabkan secara hukum dan syari’at apabila kami korupsi uang itu. Dan yang perlu diketahui hingga saat ini dana untuk membayar semua itu masih ditanggung fakultas, “jelas Dosen Ilmu Tanah ini.
Oleh Desfi Dian Mustika
