Teknokra.co: Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unila, Muslimin mengatakan jika salah satu alasan pimpinan kampus melarang acara Diskusi Publik yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB, Adalah karena ketiadaan narasumber yang mendukung pemerintah. Hal ini ia sampaikan saat diwawancarai pada Kamis, (14/09).
Muslimin menilai diskusi publik yang diisi kritikus pemerintah seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Saut Situmorang dan lain-lain merupakan diskusi parsial. Ia sempat meminta kepada penyelenggara diskusi untuk mengundang figur penyeimbang seperti Mahfud MD, Budiman Sudjatmiko atau Adian Napitupulu.
“Jika salah satu hadir, saya akan tanda tangani kegiatannya dan memperjuangkannya dipimpinan,” katanya.
Menurutnya, untuk menegakkan prinsip imparsialitas tersebut, perlu diimbangi dengan figur pemerintah yang memiliki pandangan politik yang berbeda dalam forum diskusi.
“Forum diskusi bisa menjadi ajang klarifikasi masing-masing pihak dan menghasilkan rekomendasi yang bermutu sesuai judul kegiatan,” tuturnya.
Muslimin membantah jika pihak dekanat membatalkan acara tersebut secara mendadak. Ia menambahkan, pihak BEM FEB melampirkan pengajuan proposal kegiatan tanpa menyebutkan nama narasumber yang mengisi acara.
“Satu bulan sebelumnya itu perumusan diskusi kegiatan, proposal diajukan sekitar satu minggu ini dengan ToR yang tidak menyebutkan siapa-siapa pemateri kegiatannya,” ungkapnya.
Sementara Ketua BEM FEB M. Reza Pratama (Manajemen’20) mengungkapkan, pihak BEM FEB telah melakukan komunikasi dengan Wadek III. Namun ditolak dengan berbagai alasan, hingga pada akhirnya pihak dekanat melarang diskusi ini.
“Sebulan lalu sudah berkomunikasi dengan wakil dekan tiga, tapi tanggapan beliau banyak sekali. Yang pertama karena berbeda pandangan politik,” ungkap Reza.
Ia mengakui panitia sempat berupaya mendatangkan figur representasi pemerintah. Tetapi menurutnya, kehadiran figur tersebut tidak sejalan dengan tema yang dibawakan.
“Kami sudah mengusahakan (narasumber pemerintah) tetapi bagaimana jika akhirnya tidak bisa datang,” ujarnya.
Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Chapter Lampung, Dodi Faedluloh, Ikut mengomentari hal ini. Menurutnya, Kehadiran narasumber pemerintah, bukan merupakan aturan wajib dalam sebuah diskusi di kampus.
“Kalau memang ada (pejabat) pemerintah tidak sepakat silakan datang saja. Konsep diskusi publik itu kan sifatnya terbuka dan inklusif,” katanya.
*Disunting pada 19:25 WIB (14/9).
