Teknokra.co : Hari ini bertepat pada Sabtu, 2 Mei 2026, diperingatinya Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), tanggal 2 mei dipilih bukan karena kebetulan belaka melainkan tanggal lahir akan sosok yang memiliki peranan penting dalam dunia Pendidikan nasional. Ia adalah Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau yang lebih dikenal Ki Hajar Dewantara, sosok yang dengan penuh berani dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi seluruh kalangan pada masa itu Indonesia masih dalam masa penjajahan.
Peringatan Hardiknas tahun ini mengusung tema “ Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema yang sungguh luar biasa. Namun, bagaimana dengan kondisi yang sebenarnya? Paradoks itu Bernama jeratan birokrasi bagi tenaga pendidik
Mengutip hasil survei Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbutristek pada Tahun 2025, 67% guru pada tingkat SD dan SMP menghabiskan lebih dari 15 jam perminggu untuk mengerjakan administrasi non-mengajar. Hal ini menjadi paradoks Ketika “partisipasi semesta” justru terbentur dengan birokrasi yang berlapis, Ki Hajar Dewantara meninggalkan kepada kita berupa sebuah warisan filosofis dalam dunia Pendidikan yaitu, “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” yang artinya “Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan”. Namun di lapangan, kepala sekolah dan guru masih dihabiskan oleh administrasi pelaporan yang tidak berkesudahan.
sementara partisipasi orang tua dan masyarakat sering direduksi menjadi sumbangan dana. Padahal, partisipasi sejati adalah keterlibatan aktif dalam proses belajar, bukan sekadar iuran.
Tema “Pendidikan bermutu untuk semua” berhadapan dengan kenyataan pahit terhadap kondisi realita. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-35 dari 38 Provinsi di Indonesia dalam hal Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi, dengan persentase hanya 22,29 persen. Bahkan, sebanyak 81 dari 424 SMA negeri dan swasta di Lampung tidak memiliki satu pun siswa yang diterima di perguruan tinggi pada seleksi tahun 2025. Lebih memprihatinkan lagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mencatat 75.219 siswa di provinsi ini mengalami putus sekolah sepanjang tahun 2024.
Kesenjanangan tidak hanya berhenti disitu, tetapi juga soal kualitas yang mana rasio guru terhadap murid di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) bisa 1:60, sementara di sekolah favorit 1:20. “Bermutu untuk semua” berubah menjadi “bermutu yang mampu membeli”. Angka-angka ini bukanlah hanya bualan belaka, cerminan nyata bahwa akses terhadap pendidikan bermutu masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar anak Lampung.
Ketika pemerintah dengan lugas mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, di sisi lain malah terjadi pergeseran secara massif anggaran Pendidikan yang diperuntukan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Harus diakui memang ada sedikit dampak positif dari program ini, namun timbul persoalan baru. Menurut data APBN 2026, program ini menyerap anggaran yang begitu fantastis antara Rp223 triliun hingga Rp335 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun, atau sekitar 29–44 persen dari alokasi Pendidikan.
Sebagian dana itu berasal dari pos pendidikan tinggi, termasuk untuk operasional perguruan tinggi negeri. Akibatnya, efisiensi anggaran bukan lagi wacana, melainkan telah menyentuh denyut nadi kampus. Dampak paling nyata dari efisiensi berlapis ini adalah terbatasnya anggaran kemahasiswaan. Organisasi mahasiswa (Ormawa) di berbagai fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), bahkan pada beberapa kegiatan mahasiswa Unila terpaksa direm karena pagu anggaran yang dipangkas drastis.
Menjadi suatu yang ironi Ketika Ki Hajar Dewantara dulu berjuang melawan kolonialisme yang merampas hak belajar. Kini, kita berhadapan dengan kolonialisme baru kolonialisme anggaran yang merampas masa depan mahasiswa atas nama makan bergizi gratis.
Maka pada momentum Hardiknas 2 Mei 2026 ini bukanlah untuk kita berpuas diri atas tema yang indah. Melainkan jadikan ini semua sebagai panggilan untuk jujur bahwa antara “Menguatkan partisipasi” dan “Mewujudkan bermutu untuk semua” terdapat jurang yang harus diisi dengan kerja nyata, bukan hanya slogan belaka. Jika Ki Hajar Dewantara hidup di zaman ini, mungkin ia akan berkata ”Tak perlu kau rayakan hari kelahiran ku dengan pidato omong kosong belaka. Rayakanlah dengan membuka ruang-ruang kelas baru untuk mereka yang tak mampu dan muliakanlah guru”.
Selamat Hari Pendidikan Nasioal mari kita isi paradoks ini dengan semangat perlawanan terhadap kemunafikan Pendidikan di negeri yang kita cintai.
Opini ditulis oleh Muhammad Hafiz Akbar (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2023)
