Teknokra.co : Gagasan membangun blok politik alternatif merupakan isu yang diangkat dalam Aksi Kamisan Lampung bertajuk “September Hitam” yang dilaksanakan di tugu Adipura, Bandar Lampung pada Kamis, (17/9). Gagasan tersebut diarahkan sebagai bentuk upaya menghimpun masyarakat sipil dari berbagai kelompok untuk membangun gerakan yang berakar pada rakyat, memperjuangkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan menjadi pengawas terhadap jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Sapto Aji, mengungkapkan bahwa gagasan tersebut diarahkan untuk membangun demokrasi yang lebih berakar pada masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil.
“Yang kami mau bangun adalah demokrasi yang lebih sipil, yang lebih demokrasi rakyat, yang memang berakar dari rakyat, untuk rakyat, dan mengedepankan hak supremasi sipil,” ujarnya.
Ia juga menambahkan perihal gagasan tersebut muncul karena ruang sipil saat ini dinilai semakin sempit akibat militerisme. Ia menyebut kebebasan berpendapat dan ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi turut terdampak.
Lebih lanjut, Sapto menyebut kelompok yang ingin dihimpun, menurutnya, mencakup berbagai kalangan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta anak muda yang masih memiliki kepedulian terhadap demokrasi. Menurutnya, bentuk dari blok politik alternatif ini berfokus pada gerakan masyarakat untuk menyadarkan demokrasi substantif.
“Lebih ke gerakan masyarakat, penyadaran terhadap demokrasi substantif,” ujarnya.
Relasi antara partai politik dan pemerintahan, Sapto menjelaskan bahwa gerakan tersebut berfungsi sebagai pengawas sekaligus pengingat ketika kebijakan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan suara dan kepentingan rakyat.
“Kita sebagai watchdog-nya lah. Kita sebagai penegur terhadap partai-partai politik dan pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung,” jelasnya.
Hal selaras juga disampaikan oleh Haykal, salah satu peserta aksi. Menurutnya, gagasan blok politik alternatif berkaitan dengan kondisi politik di parlemen yang membuat ruang oposisi menjadi terbatas.
Ia merujuk pada komposisi DPR yang terdiri dari 580 anggota, dengan 470 kursi berasal dari partai-partai dalam KIM Plus dan 110 kursi dari PDIP. Haykal menilai kondisi tersebut berpotensi membuat fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah semakin lemah, terutama pada pernyataan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh Puan Maharani mendukung rezim kepemerintahan.
“DPR yang seharusnya menjadi perwakilan dari suara rakyat, akan berubah menjadi sekadar kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memuluskan berbagai proyek dan kepentingan,” ujarnya.
Menyoroti hal tersebut, Haykal menilai persatuan masyarakat sipil menjadi semakin penting.
“Dengan ketiadaan oposisi dalam sistem pemerintahan hari ini, pada akhirnya gerakan masyarakat sipil itu sendiri yang akan menjadi benteng terakhir dalam mengawal jalannya pemerintah,” ujarnya.
Ia juga berpendapat bahwasannya blok politik alternatif dapat menjadi wadah yang menyatukan gerakan rakyat dari berbagai sektor, seperti buruh, petani, masyarakat adat, kaum miskin kota, perempuan, dan mahasiswa sebagai kelompok yang dapat dihimpun dalam gerakan tersebut. Menurutnya, berbagai kelompok tersebut perlu memiliki program umum dan program perjuangan bersama agar gerakan tidak berjalan secara terpisah-pisah.
“Harus ada satu wadah yang betul-betul konkret, yang bisa mempunyai program umum bersama dan program perjuangan bersama yang nantinya bisa bergerak secara bersama, jadi nggak terkotak-kotakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, pada kuliah jalanan, Prabowo Pamungkas selaku pemantik menyampaikan bahwa aksi kamisan dapat menjadi ruang pendidikan politik bagi masyarakat.
“Berbicara soal politik alternatif, maka aksi Kamisan adalah ruang sebagai pendidikan politik warga negara yang hari ini ditinggalkan oleh partai politik,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa aksi tidak cukup berhenti sebagai ruang ekspresi, tetapi perlu mendorong masyarakat memahami persoalan yang terjadi di sekitarnya.
“Aksi ini jangan hanya berhenti sebagai ruang ekspresi, tetapi juga harus mendorong masyarakat untuk memahami persoalan yang terjadi di sekitarnya,” pungkasnya.
