Teknokra.co: Aliansi Lampung Melawan (ALM) mengadakan konsolidasi lanjutan menjelang aksi demonstrasi mahasiswa di Lampung yang poin utamanya adalah penetapan target capaian maksimum dan minimum demonstrasi pada Sabtu, (24/10).
Jenderal Lapangan aksi, Muhammad Kamal dari Universitas Malahayati memaparkan arah pergerakan massa yang difokuskan pada penyelesaian isu-isu nasional.
Terkait alasan penetapan dua target capaian aksi, Kamal menjelaskan bahwa hal tersebut diperlukan sebagai rencana cadangan karena aksi mahasiswa selama ini belum membuahkan hasil yang konkret.
“Pertama, kita ada capaian maksimum dan minimum karena kita harus ada plan A dan plan B. Alasan menggunakan capaian maksimum di konsolidasi bukan karena tidak konkret, melainkan karena aksi massa yang sudah lama kita lakukan hasilnya begitu-begitu saja,” ujar Kamal.
Menanggapi pandangan bahwa penetapan target minimum sejak awal menunjukkan sikap pesimisme sebelum turun ke jalan, Kamal dengan tegas membantahnya dan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan nyata terhadap sikap pemerintah.
“Itu bukan sebuah pesimisme. Kenapa ada capaian minimum? Karena secara realistis kita melihat keadaan sekarang pemerintah itu sudah masa bodoh dengan masyarakat dan mahasiswa,” tegasnya.
Dalam praktiknya di lapangan nanti terkait parameter pengambilan keputusan, Kamal memastikan pihaknya tidak mengenal kata mundur dan akan memilih untuk menekan pemerintah dengan cara menginap apabila target RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) tidak dipenuhi.
“Untuk capaian minimum sebenarnya kita tidak ada kata mundur, tapi kita bakal tagih terus sampai menang,” ucapnya.
Secara substansi, arah gerakan aksi mahasiswa ini sangat menitikberatkan pada penyelesaian masalah riil yang sedang dihadapi masyarakat. Kamal menyoroti secara spesifik dampak kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat membebani masyarakat luas, tak terkecuali mahasiswa.
“Minimal dari apa yang kita lihat secara faktual di lapangan, isu paling besar adalah soal BBM karena kita merasakannya sehari-hari,” tuturnya.
Di sisi lain, M. Afdzal Syaputra (Administrasi Negara ’23) memaparkan bahwa capaian tersebut berfungsi menjaga agar gerakan massa tidak bias dan lebih tertata.
“Terkait aksi massa, capaian minimum dan maksimum itu ada agar aksi yang dilakukan bisa terarah. Jika tidak ada capaian tersebut, aksi ini akan menjadi bias dan tidak konkret,” jelasnya
Afdzal menilai pandangan pesimisme tersebut memiliki sisi kebenaran karena target minimum pada dasarnya adalah langkah preventif ketika target utama sulit diraih.
“Memang agak rancu, tapi sebenarnya memang benar. Capaian minimum berarti kita sudah merencanakan langkah preventif atau hal yang dirasa tidak bisa dicapai,” terangnya.
Menurut Afdzal, kondisi pasti yang memaksa massa mundur ke target minimum belum diputuskan secara pasti, namun umumnya sangat bergantung pada dinamika dan potensi eskalasi di lapangan.
“Kondisi yang membuat kami akhirnya memutuskan capaian minimum ini sebenarnya belum diputuskan secara konkret. Namun melihat kebiasaan yang sudah-sudah, keputusan untuk mencapai target minimum. Biasanya diambil ketika sudah terjadi kekacauan atau keributan di luar rencana aksi,” tuturnya.
Sejalan dengan hal itu, Afdzal menegaskan bahwa aksi ini membawa aspirasi dan tuntutan dari daerah untuk segera direspons oleh pimpinan di pusat.
“Yang dikehendaki sangat jelas semua tuntutan dari Provinsi Lampung dapat disampaikan, diterima oleh pemerintah pusat, dan diaminkan,” ungkap Afdzal.
Mengenai kekhawatiran adanya celah kompromi atau sekadar basa-basi konsesi dari penguasa akibat ditetapkannya skenario minimum-maksimum ini, Kamal menolak keras kemungkinan tersebut dengan menjamin tidak ada negosiasi terselubung.
