Teknokra.co : Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (Himagara) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) menggelar Bedah Ilmu dan Diskusi Administrasi Negara (BIDARA) dengan membedah buku berjudul Birokrasi dalam Perspektif Kiri. Kegiatan ini berlangsung di Taman FISIP Unila pada Jumat, (16/05).
Diskusi menghadirkan narasumber Dodi Faedulloh, dosen FISIP Unila sekaligus penulis buku; Haykal Rasyid dari Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Bandar Lampung; serta Aldora Azza Putra dari Forum Literatur. Dalam diskusi ini, mereka mengkritisi sistem birokrasi di Indonesia yang dinilai rumit dan kaku akibat struktur hierarkis serta pembagian kerja yang terlalu spesifik.
Dodi Faedulloh menyampaikan bahwa birokrasi dapat menjadi ruang perubahan dalam kontestasi sosial dan politik.
“Perspektif kiri ini layak digunakan. Birokrasi menjadi medan untuk perubahan dan kontestasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika ada kemauan untuk mewujudkannya.
“Jika kita ingin mempunyai perubahan, berarti kita harus dapat mewujudkan hal itu dalam kehidupan. Saya harap teman-teman di sini dapat memiliki wawasan tersebut,” lanjutnya.
Haykal Rasyid menyoroti perbedaan peran birokrasi dalam sistem sosialisme dan kapitalisme.
“Dalam sosialisme, birokrasi hanya berfungsi sebagai administrasi dan manajemen. Namun dalam kapitalisme, birokrasi menjadi alat untuk kepentingan dan jabatan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sosialisme sejati memerlukan demokrasi ekonomi dan politik.
“Sosialisme tidak bisa dipaksakan dari atas ke bawah, tetapi harus muncul secara alami,” tegas Haykal.
Sementara itu, Aldora Azza Putra menilai bahwa kurangnya sistem yang diterapkan menyebabkan para pemegang kekuasaan tidak memiliki komitmen yang kuat.
“Para individu yang duduk di kekuasaan sering kali tidak benar-benar memiliki keinginan untuk memimpin, sehingga hasilnya tidak kompeten,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa kritik terhadap sistem birokrasi sering kali disalahartikan.
“Dengan perspektif kiri, kita bisa mengkritisi sistem. Namun, di era digitalisasi seperti sekarang, kritik kerap kali dianggap sebagai ujaran kebencian,” ujarnya.
Aldora menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa birokrasi seharusnya berpihak kepada rakyat.
“Setidaknya setelah membaca buku ini, kita bisa memahami bahwa para pembuat kebijakan dalam birokrasi seharusnya berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
