Teknokra.co: Manuver Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang lewat sidang Paripurna pada Selasa, (21/3), menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat. Sehari usai keputusan tersebut diketok DPR, koalisi suara rakyat (Surya) Lampung menggelar aksi protes di depan kampus A Universitas Bandar Lampung (UBL).
Aksi protes tersebut diikuti oleh sejumlah mahasiswa dan kelompok sipil yang mengecam aturan omnibus era Jokowi tersebut. Lewat sejumlah orasi, Surya Lampung mengkritik UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan lingkungan.
Sultan Ali Syahbana, perwakilan dari Surya Lampung menegaskan bahwa UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang cacat secara formil. Ia juga mengatakan jika orientasi UU Cipta Kerja merupakan keuntungan investor yang bersifat ekstraktif.
“Yang menyusun UU Cipta kerja ini para pengusaha yang ada di kamar dagang Indonesia tanpa melibatkan masyarakat secara luas,” katanya.
Di bidang lingkungan, ia menyayangkan pelonggaran izin lingkungan untuk pelaku industri, yang menurutnya akan mengancam kondisi ekologis tempat usaha, serta membaahyakan masyarakat sekitar yang terdampak.
“Analisis perbaikan lingkungan hidup ini di UU Cipta kerja lebih disederhanakan lagi, terus juga menghilangkan keterlibatan beberapa instrumen di dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), seperti di masyarakat yang terdampak, pemerhati lingkungan, dan juga perizinan itu dilibatkan pemerintahan pusat tanpa melibatkan pemerintahan daerah lagi,” lanjutnya.
Masih banyak poin-poin krusial yang menjadi tuntutan aksi tersebut, poin tersebut diantaranya;
- Cabut UU Cipta kerja.
- tolak RUU sisdiknas.
- cabut KUHP yang baru.
- cabut permenaker no 5 tahun 2003.
- sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga.
- wujudkan reforma agraria sejati.
- wujudkan pendidikan gratis, ilmiah demokratis, dan mengabdi terhadap masyarakat.
Sultan berharap agar masyarakat umum dapat lebih paham terhadap isu kebijakan pemerintah. Tak hanya itu, ia juga mengundang seluruh elemen masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam aksi sipil yang digelar di Lampung.
“Kami mencoba mengajak masyarakat Lampung secara luas untuk coba melakukan diskusi khusus, konsolidasi dan aksi-aksi demonstrasi yang coba meng-highlight segala kebijakan rezim Jokowi-Amin,” pungkasnya.
