teknokra.com: Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) tengah membentuk Panita Khusus (Pansus) Pemilihan Raya (Pemira) dan lembaga baru bernama Badan Pengawas Pemira (Bawasra) 2021. Rencana, pelantikan Pansus sendiri akan dilakukan pada akhir pekan mendatang.
Hal tersebut diungkapkan oleh kedua ketua lembaga mahasiswa tersebut dalam dialog integritas DPM dengan tema “Demokrasi Unila Apakah Masih Hidup?” yang diadakan secara virtual melalui zoom meeting pada kamis (28/10).
“Kita kemarin memang sudah menyelenggarakan open recruitment untuk Badan Pengawas Pemira, salah satu lembaga baru, dan satunya lagi Pansus yang besok kita umumkan nama-nama anggotanya, ” ujar Umar Bassam (Hukum’18), selaku ketua umum DPM Unila.
Lebih lanjut Ketua MPM Unila, Abdirrohman (Ekonomi Pembangunan’17) menjelaskan bahwa pansus membutuhkan waktu untuk menentukan kapan pemira akan dilaksanakan.
“Mungkin awal november baru ada tanggalnya (jadwal pemira),” jelasnya.
Abdi juga mengungkapkan bahwa pihaknya merencanakan Pemira yang akan datang dilaksanakan semi daring, hal ini dilakukan agar ada verifikasi pemilih yang lebih akurat dan memperkecil kemungkinan timbulnya masalah.
“Insyaallah Pemira yang akan kita laksanakan tahun ini bersifat semi daring, karena ada beberapa tahapan yang akan diselenggarakan secara offline seperti pendaftaran dan verifikasi, nanti pemilihannya akan secara daring,” tambahnya.
Lebih lanjut lagi, Abdi menuturkan bahwa pembentukan Bawasra merupakan langkah untuk mengisi “kekosongan hukum” yang bercermin pada kegagalan pemira tahun lalu.
“Bahwa dalam pelaksanaan sebuah pemilihan itu perlu ada badan yang mengawasinya. Tahun lalu fungsi pengawasannya dimiliki Pansus, Tapi Pansus itu (sendiri) yang (ikut) bermasalah,” ujarnya.
Menurutnya, ide untuk membentuk Bawasra merupakan hasil diskusi dari pihak DPM-MPM dengan wakil rektor 3, Prof. Yulianto setelah masalah Pemira tahun lalu. Serta merupakan hasil dari studi banding yang dilakukan terhadap kampus-kampus yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengadakan Pemilihan Raya.
“Tupoksinya untuk pengawas Pemira, nanti akan menerima dan menelusuri laporan bahkan sampai menetapkan punishment dari sebuah pelanggaran,” pungkasnya.
Dukungan untuk mengadakan Pemira dan memulihkan BEM juga diungkapkan oleh peserta diskusi lain yang hadir dalam dialog tersebut. Salah satunya adalah adalah Gubernur BEM Fakultas teknik, Zulkri Kurniawansyah (Teknik mesin’18).
“Kami di Fakultas Teknik, berkomitmen mendukung jalannya pemira. Kami akan mengawal sampai tuntas untuk kepentingan kita bersama” ujar Zulkri.
Ia juga menuntut pihak DPM-MPM untuk mencegah kegagalan Pemira seperti halnya yang terjadi pada Pemira tahun 2020, ia bahkan akan melakukan protes jika semisal timbul masalah dalam Pemira yang akan datang.
“Jika memang nanti di tahun 2022, apapun yang terjadi terkait pemira, kami di teknik sepakat bahwa kami tidak akan diam, kami akan bergerak,” pungkasnya.
Penulis : Arif Sanjaya
