Teknokra.co : Dalam rangka memperingati hari buruh pada 1 mei, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan audiensi kepada pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun pada Selasa (4/5).
Guna melengkapi aksi buruh yang telah diselenggarakan dari 1 Mei 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan KSPI Andi Ghani, KSPI Jumhur Hidayat, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) mengadakan audiensi bersama pemerintah Provinsi Lampung.
Poin tuntutan utama yang dibahas dalam audiensi ini ialah persoalan pengawasan ketenagakerjaan.
Yuce Hengki Sadok selalu perwakilan KSBSI mengusulkan untuk mempercepat revisi perundang-undangan guna menjamin perlindungan secara hukum bagi tenaga kerja. Tak hanya itu, ia berbicara mengenai keperluan lembaga pengawas dengan urgensi bahwa diperlukan suatu lembaga pengawas dari pihak provinsi untuk mengefektifkan pengawasan terhadap perusahaan yang ditakutkan adanya pelanggaran yang tidak diinginkan.
“Diperlukan adanya revisi undang-undang ketenagakerjaan secepatnya guna memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Dan seperti yang telah disampaikan oleh kawan kami, bahwa kami memerlukan lembaga pengawas. Karena selama ini seringkali ditemui beberapa kejadian yang disebabkan dari kurangnya pengawasan,” ujarnya.
Terakhir, ia menyoroti terkait pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan bahwa beberapa perusahaan belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan.
“Terakhir terkait BPJS Ketenagakerjaan, kita semua tahu bahwa tidak semua perusahaan memiliki BPJS Ketenagakerjaan, yang padahal BPJS Ketenagakerjaan ini sangat diperlukan karena menyangkut masa depan tenaga kerja itu sendiri,” ujarnya.
Perwakilan KSPI yaitu Jumhur Hidayat dalam audiensi ini diwakilkan oleh Eko Darmawan mengusulkan terkait beasiswa bagi anak pekerja.
“Kami mengusulkan adanya beasiswa bagi anak pekerja, Pak. Yang dipilih oleh kami secara langsung supaya bisa lebih selektif melihat anggota kami yang benar-benar membutuhkan beasiswa ini untuk anaknya,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh sekretaris daerah menerima tuntutan ini dan akan menindaklanjuti.
“Kami menerima tuntutan ini, tentunya akan dibahas dan ditindaklanjuti,” ucapnya.
Ia pun mengatakan bahwa tuntutan ini akan dibawakan ke pemerintah pusat.
“Dengan tuntutan yang telah disampaikan untuk pusat dan daerah, tentunya dengan prosedur yang ada akan kami sampaikan ke pusat,” ujarnya.
Ia pun mengatakan bahwa akan transparan apabila terdapat ketidaksesuaian apa yang dituntut dengan regulasi yang ada.
“Tentunya kami akan mengajak dinas terkait untuk menindaklanjuti tanpa ada yang keluar dari koridor regulasi yang ada, dan apabila ada ketidaksesuaian maka akan kami sampaikan juga mengapa tuntutan ini belum juga diselesaikan dalam waktu singkat,” pungkasnya.
