Teknokra.co: Banjir yang terus menerus terjadi selama tiga tahun terakhir di Bandar Lampung dianggap bukan hanya sekadar disebabkan curah hujan yang tinggi, melainkan juga karena masalah struktural bencana ekologis dalam mengelola lingkungan. Aliansi masyarakat Sipil untuk keadilan ekologis melangsungkan aksi demo sambil piknik yang diadakan di depan Kantor Walikota Bandar Lampung, pada Selasa (9/6).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti berbagai faktor struktural yang dinilai menjadi penyebab berulangnya bencana ekologis, seperti banjir, menyusutnya ruang terbuka hijau, hingga lemahnya pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak pada lingkungan.
Rico Tarigan, Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung menyebutkan bencana banjir yang terjadi tidak hanya karena faktor iklim dan cuaca melainkan karena masih adanya kesalahan sistem pengelolaan ataupun tata ruang wilayah yang belum dibenahi secara maksimal oleh pemerintah kota Bandar Lampung.
“Menurut pemerintah kota itu terbentur faktor iklim atau faktor cuaca, tapi menurut saya ada di sistem pengelolaan atau tata ruang wilayah yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung sampai saat ini masih terdapat banyak kerusakan, “ ujarnya.
Ia menambahkan perihal dampak dari persoalan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat seperti banjir, pencemaran lingkungan, hingga menurunnya kualitas hidup warga.
“Walaupun peraturan daerah sudah dibuat, tetapi hanya menjadi simbol administrasi saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat, contohnya banjir dan pencemaran air tanah,” tambahnya.
Tri Meilan selaku perwakilan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Lampung menyoroti dampak bencana ekologis terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, lingkungan dan kesehatan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.
“Lingkungan ini menjadi aspek yang cukup penting karena banyak permasalahan kesehatan itu berangkat dari lingkungannya. Lingkungan yang nggak sehat aja bisa berdampak pada kesehatan, apalagi dalam situasi bencana yang bisa menyebabkan permasalahan kesehatan ini menjadi semakin kompleks,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa bencana dapat menghambat akses masyarakat terhadap air bersih, layanan kesehatan, hingga pasokan pangan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.
“Ketika lingkungan kita ada bencana, otomatis segala akses kita terputus, kemudian air bersih terganggu, pasokan pangan juga pasti akan terhambat, sehingga kesehatan akan sangat berpengaruh,” jelasnya.
Pandangan lainnya disampaikan oleh Marselinus Rafael M. Sinaga dari Mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam (Mahusa). Ia menilai banjir yang terjadi di Bandar Lampung disebabkan oleh tata kelola ruang kota yang belum tertata dengan baik serta pengelolaan sampah yang masih minim.
“Banjir terjadi karena tata kelola tata ruang kota Bandar Lampung ini semrawut dan tidak ada yang pas. Jadi pengelolaan tata ruang di Bandar Lampung ini, termasuk tata ruang kelola sampah, masih sangat minim dan asal-asalan,” ujarnya.
Ia juga mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan dan memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Disertai perbaikan tata kelola ruang dan pengelolaan sampah sebagai upaya mengurangi risiko bencana ekologis di Bandar Lampung.
“Saya menuntut kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyediakan ruang terbuka hijau, seperti tuntutan kita bersama, eh, minimal 30%,” tuturnya.
Peserta aksi mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk tidak hanya berfokus pada penanganan dampak banjir, tetapi juga membenahi akar persoalan lingkungan yang menjadi penyebabnya.
