Teknokra.co : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila) melangsungkan Obrolan Senja bertajuk “Dari Keresahan menuju Perlawanan” di lapangan Balai Rektorat Unila pada Jumat, (28/8). Kegiatan tersebut membahas keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sejumlah persoalan seperti konflik agraria, ruang sipil, kebijakan ekonomi, hingga program pemerintah menjadi pembahasan dalam forum tersebut.
Pemantik diskusi, Asep Suryana, yang merupakan aktivis Lampung mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara umum.
“Kalau kita melihat beberapa permasalahan yang hari ini timbul, apakah itu memang pure hal yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodir segala kebutuhan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat secara umumnya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti konflik agraria dan alih fungsi lahan yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut kerap dilakukan dengan dalih menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara.
“Pemerintah terkesan berpihak kepada kaum-kaum pemodal yang memang kalau kita lihat siapa yang diuntungkan ya bukan negara ataupun kita, tapi mereka yang mengeruk terus kekayaan yang ada di Indonesia,” tambahnya.
Selain persoalan agraria, Asep menyoroti penyempitan ruang sipil dan keterlibatan aparat dalam ranah sipil. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
“Penyempitan ruang sipil ini memundurkan demokrasi di dalam Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Muthi (Hubungan Internasional ’25), peserta diskusi, menyoroti akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Ia menyebut sejumlah kebijakan seperti UU TNI, UU Polri, MBG, dan KDMP telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, berbagai aksi massa dan protes telah dilakukan sebagai upaya menyampaikan aspirasi. Namun, Muthi menilai respon pemerintah terhadap tuntutan tersebut masih belum menjawab substansi persoalan.
“Respon yang dikasih pemerintah sejauh ini masih terkesan minim, dan belum menjawab substansi tuntutan yang kita sampaikan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Asep menyebut gerakan masyarakat perlu dibangun secara terorganisir dan tidak berhenti pada aksi spontan.
“Gerakan-gerakan yang terjadi spontanitas, chaos, beres, habis,” ujarnya.
Menurutnya, gerakan juga membutuhkan wadah yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan tujuan bersama.
“Langkah konkretnya memang harus ada satu bentuk wadah, dan sekumpulan orang yang terus mengorganisir massa, yang mempunyai satu output dan tujuan secara bersama tadi untuk merubah keadaan,” pungkasnya.
