Teknokra.co : Aliansi Lampung Tarik Mandat melangsungkan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, pada Senin (15/6). Aliansi tersebut terdiri dari puluhan organisasi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Lampung.
Lembaga yang turut serta dalam aksi tersebut, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unila, Keluarga Mahasiswa (KM) ITERA, BEM IIB Darmajaya, BEM UBL, BEM Polinela, BEM Poltekkes Tanjung Karang, Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Raden Intan Lampung, BEM STIE Al-Madani, BEM Akfar Cefada, BEM UTI, BEM Saburai, BEM Umitra, STKIP Al-ITB, GMNI, PMII, HMI MPO, LMND, KAMMI, SMII, serta sejumlah BEM fakultas di Universitas Lampung, seperti Fakultas Hukum (FH), FEB, FISIP, FP, FKIP, FMIPA, FT, dan FK.
Jenderal lapangan aksi, yaitu M. Tarehsyah (Ilmu Administrasi Bisnis ’22) menyebutkan bahwa salah satu fokus tuntutan massa adalah mendorong pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai program prioritas nasional. Menurutnya, hingga saat ini akses pendidikan masih belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Pendidikan kita lihat sendiri tidak gratis. Kasihan di Papua dan di daerah-daerah lain yang masyarakatnya masih kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Maka kami sepakat mengangkat isu pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan, yakni:
1. Jadikan pendidikan sebagai program prioritas. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah demokratis
2. Turunkan harga bahan pokok dan bbm
3. Hentikan program MBG dan Kopdes
4. Revisi ruu polri dan hentikan militerisme di ranah sipil
5. Mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan
6. Wujudkan penegakkan HAM yang sejati
Salah satu peserta aksi, Muhammad Hanif Abdurrahman (Ilmu Hukum ’23), mengatakan dirinya ikut dalam demonstrasi karena merasa memiliki keresahan yang sama dengan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi saat ini.
“Tentunya kita merasakan keresahan yang sama sebagai masyarakat Indonesia. Sebagai mahasiswa yang diberikan amanat pendidikan oleh negara, kita memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar negara ini menjadi lebih baik,” ucapnya.
Hanif juga menilai berbagai isu yang dibawa dalam aksi tersebut penting untuk diperjuangkan. Namun, menurutnya kebijakan yang sudah berjalan seharusnya dibenahi dan dievaluasi agar lebih efektif.
“Saya memiliki perspektif lain daripada menghapus keseluruhan karena ini sudah dijalankan. Kita semua tahu yang dibutuhkan dalam MBG yang dirasakan oleh masyarakat dan sudah tersebar di berbagai daerah, bahkan sampai daerah terpencil sekalipun. Yang dibutuhkan adalah efektivitas MBG dan Koperasi Merah Putih,” katanya.
Ia berharap aksi mahasiswa tidak berhenti pada demonstrasi hari itu saja dan tetap konsisten mengawal berbagai kebijakan pemerintah.
“Harapan saya secara pribadi adalah aksi ini tidak cukup sampai hari ini. Aksi ini terus berlanjut di antara kita karena yang paling penting adalah konsistensi kita dalam menjaga nilai mahasiswa,” tutupnya.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi secara bergilir. Namun hingga aksi berakhir, tidak ada perwakilan pemerintah maupun anggota DPRD Provinsi Lampung yang turun untuk menemui massa aksi.
