Teknokra.co: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Lampung berkolaborasi dengan Serikat Perempuan (SP) Sebay Lampung mengadakan diskusi dengan tema “Pemuda Bergerak untuk Masa Depan Berkelanjutan: Kolaborasi Generasi Muda untuk Lampung yang Inklusif, Digital, Berwawasan Lingkungan, Menjunjung HAM, dan Berkeadilan Menuju SDGs 2030.” yang juga membahas mengenai peran perempuan di Lampung dan kesetaraan gender pada Rabu, (21/10).
Direktur Eksekutif Daerah PKBI Lampung, Muhammad Fajar Santoso mengungkapkan bahwa pemerintah daerah seharusnya memulai setiap perencanaan program dan Musrembang dari aspirasi akar rumput. Menurutnya, perempuan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari setiap kebijakan publik yang dikeluarkan.
“PKBI Lampung melihat saat ini sangat miris ketika peran perempuan, baik dari politik maupun segala macam, itu hanya sebagai pelengkap,” ucapnya.
Fajar juga menyoroti tingginya angka kasus kekerasan seksual di Lampung yang menempatkan perempuan sebagai korban terbanyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih kerap diperlakukan sebagai objek dalam berbagai lini kehidupan. Oleh karena itu, melalui diskursus Sustainable Development Goals (SDGs), PKBI Lampung berkomitmen untuk terus mendorong pelibatan aktif orang muda dan kaum perempuan.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan dan persoalan perempuan hanya dapat disuarakan secara utuh oleh perempuan itu sendiri. Ketika perempuan dihadapkan pada beban ganda, stereotip, hingga stigma, mereka harus memiliki ruang dan keberanian untuk melawan.
“Ketika perempuan itu tahu suatu masalah, perempuan itu merasa menjadi objek, perempuan mendapatkan beban ganda, mendapat stereotip, mendapat stigma dan diskriminasi, nah perempuan yang harus melawan. Ruang-ruang itu harus ada. Apakah ruang publik ini di Provinsi Lampung sudah disediakan? Saya rasa belum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fajar mengkritisi hambatan kultural, seperti budaya patriarki yang masih kuat mengakar di Lampung. Budaya tersebut kerap mendoktrin perempuan untuk membatasi diri di ruang domestik dan menstigmatisasi perempuan yang aktif di ruang publik atau pulang malam. Kondisi ini membuat perempuan sering kali kehilangan kendali atas hak privasi dan otonomi tubuh mereka sendiri akibat tekanan stigma sosial.
“Lalu Lampung ini apa sih? Patriarki. Melihat patriarki, perempuan itu nggak bagus kalau nggak di rumah. Perempuan itu kalau dia diskusi-diskusi itu nggak bagus, pulang malam itu enggak bagus, orang tuanya marah. Nah, perempuan-perempuan didoktrin untuk tidak mempunyai kuasa atas dirinya,” jelasnya.
Ketua Serikat Perempuan (SP) Sebay Lampung, Reni Yuliana Mardika menyoroti persoalan pembatasan hak reproduksi, tubuh, serta peran sosial perempuan yang kerap dikekang oleh stigma masyarakat. Budaya patriarki yang mengakar kuat sejak lama telah menempatkan perempuan pada posisi sekunder, di mana hak atas ketubuhan dan seksualitas mereka sering kali tidak diakui secara mutlak.
Reni mengungkapkan bahwa langkah mendasar yang harus ditempuh untuk mewujudkan kedaulatan penuh perempuan adalah dengan mengubah cara pandang masyarakat secara menyeluruh. Perempuan harus dipandang sebagai kelompok yang setara dengan laki-laki, bukan sebagai kelompok nomor dua, serta memiliki hak yang sama di ruang publik, politik, maupun sosial-budaya.
“Mengubah cara pandang, ya, cara pandang masyarakat. Budaya patriarki yang memang sudah melekat sejak dulu, itu melekatkan perempuan itu sebagai kelompok nomor dua. Sehingga, pendapat perempuan, hak atas ketubuhan perempuan, itu bukan menjadi hak mutlak terhadap perempuan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa hak atas seksualitas, pemikiran, hasil kerja, hingga tubuh perempuan merupakan hak asasi yang wajib diakui. Transformasi kesetaraan ini harus dimulai dari lingkup terkecil dalam tatanan masyarakat, yakni sektor rumah tangga. Suara, pendapat, serta kedaulatan perempuan di dalam keluarga harus didengar dan dihargai.
“Bagaimana caranya perempuan juga harus didengar suaranya, harus didengar pendapatnya, dan juga harus diakui kedaulatannya atas hasil kerja, pendapat, ketubuhannya,” ungkapnya.
Selain itu, Reni mengingatkan bahwa perempuan memegang peranan vital sebagai penjaga regenerasi bangsa. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh hanya ditempatkan di sektor domestik, melainkan juga harus diberi akses pendidikan dan informasi yang luas agar mampu melahirkan generasi yang tangguh dan maju. Pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga harus mencakup akomodasi kebutuhan nyata mereka guna melahirkan kebijakan yang inklusif.
“Apabila ingin mendapatkan generasi yang tangguh, yang maju, gitu ya, tentunya itu dibangun dulu dari perempuan. Perempuan harus memiliki aspek pendidikan, harus mendapatkan yang namanya akses informasi secara menyeluruh,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan struktural dan kultural tersebut, mahasiswa dan generasi muda di Lampung didorong untuk mengambil tindakan nyata (call to action). Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain menumbuhkan perspektif kesetaraan serta menciptakan ruang aman yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan.
“Yang pertama, yaitu tentunya menumbuhkan perspektif, ya. Perspektif bahwa penting adanya sebuah kesetaraan, penting adanya sebuah ruang aman yang inklusi ya,” pungkasnya.
