Teknokra.co : Propaganda Kolonisasi Hingga Kebijakan Informasi Transmigrasi menjadi topik yang dibahas dalam diskusi pojok Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila) di Taman Fisip Unila pada, Rabu (23/8). Dalam diskusi tersebut membahas terkait transmigrasi dalam pencatatan sejarah, yang dijadikan sebagai acuan terhadap tantangan dalam masa kini.
Kebijakan informasi transmigrasi yang dianggap eksplisit, berada di masa orde baru seperti halnya yang terjadi pada provinsi Sumatera Barat, tepatnya berada pada masyarakat Sitiung. Di sana terjadi perubahan sosial pada pembangunan bedol desa, demi pembangunan waduk Gajah Mungkur. Dan di dalamnya juga terjadi proses transmigrasi dari wilayah Wonogiri, Jawa Tengah ke wilayah Sitiung.
Hal tersebut menjadi suatu alasan perubahan sosial di masyarakat Sitiung, lantaran telah bercampur dan berinteraksi dengan penduduk etnis Jawa, sehingga pola kehidupan yang dilakukan tak lagi seperti kebiasaan sebelumnya, akan tetapi telah mengikuti pola kehidupan dari penduduk etnis Jawa.
Diskusi pojok itu dibuka dengan dua Pemantik, yang merupakan Akademisi Fisip Unila, Purwanto Putra dan Junaidi. Dalam hal ini, Purwanto menerangkan, bahwa sejarah awal mula proses transmigrasi terjadi di Indonesia, lantaran pemerintah berpandangan bahwa kepadatan penduduk Jawa dan terbatasnya lahan produksi pertanian yang cukup tinggi.
“Pemindahan penduduk pada masa kolonisasi Belanda karena pemerintah melihat terlalu padatnya penduduk Jawa dan terbatas nya lahan produksi pertanian, sehingga dapat dibayangkan ketika masa itu faktor penghidupan pertama hanya bersumber dari pertanian, jadi pemerintah terpaksa harus menyediakan lahan pertanian yang bisa dijadikan lahan untuk bercocok tanam yang kemudian menghasilkan kebutuhan hidup, sementara lahan yang ada hanya cukup menghidupi setengah dari penduduk, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan masyarakat harus dipindahkan,” terangnya.
Menurutnya, di wilayah Sumatera masih terdapat lahan yang sangat luas. Dan hal tersebut yang mendasari awal mula tercipta program kolonisasi. Kemudian pada masa tersebut juga terjadi di wilayah luar Jawa, yang terdapat banyak perkebunan swasta Belanda, yang dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya.
Dan dari hal itu, swasta Belanda dan kebutuhan pemerintah bertemu, agar saling menguntungkan, dengan membujuk masyarakat Jawa untuk pindah serta mengelola sumber daya yang ada di wilayah Sumatera dan yang lainnya.
“Pemerintah kolonial mulai berpikir bagaimana mengatasi situasi tersebut di era itu dengan memberikan audio visual, pamflet-pamflet yang pada saat itu memang sudah ada bahkan pemerintah Belanda memberikan gambar keadaan ditanah seberang atau diluar pulau Jawa yang terpasang di kalender dimana keadaan tanah seberang tersebut memiliki lahan yang luas, terdapat jalan yang besar, terdapat saluran irigasi, dan memiliki tanah yang datar supaya penduduk Jawa tertarik untuk datang ke tanah seberang,” katanya.
Dari kebijakan tersebut penduduk jawa mulai menyebar ke wilayah – wilayah lain yang ada di luar pulau Jawa. Masa percobaan tersebut terbagi ke dalam empat periode awal tahun 1905-1911, lalu berlanjut di tahun 1912- 1922, kemudian tahun 1923-1932, dan terakhir pada tahun 1932-1941 yang pada saat itu kita dapat menyebutnya sebagai masa kolonisasi.
Dirinya juga berujar, bahwa budaya Lampung memiliki budayanya sendiri, dan tetap tak bisa mempengaruhi mayoritasnya.
“Jadi sulit juga kalau kita membanding-bandingkan pendatang dengan istilah mengikis budaya Lampung, jadi pendatang itu punya budayanya sendiri begitu juga dengan Lampung walaupun mungkin akulturasi budaya akan terjadi mungkin dalam bentuk pernikahan, hal itu bisa saja terjadi karena wilayah transmigrasinya ada pada wilayah penduduk asli,” ujarnya.
Hal tersebut juga masih tidak membantu pemerintah mengurangi penduduk di Pulau Jawa. Pada Propaganda Kolonisasi dan Kebijakan Informasi Transmigrasi, program pemerintah pada saat ini bisa dikatakan berhasil, akan tetapi hal tersebut tak berlaku dalam hal mengurangi penduduk Jawa.
