Teknokra.co : Banjir yang terus melanda Kota Bandar Lampung dinilai bukan sekadar fenomena alam, melainkan oleh karena kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mengelola tata ruang kota. Pernyataan ini disuarakan dengan lantang oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis di Tugu Adipura, Bandar Lampung pada Rabu, (22/4) yang melangsungkan aksi simbolik sekaligus dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026.
Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap kondisi banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung. Massa menilai pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan yang semakin memburuk dari tahun ke tahun.
Perwakilan Aliansi, Muchlis Sadzili, menyampaikan bahwa banjir telah menjadi ancaman nyata bagi warga. Ia menjelaskan bahwa setiap hujan deras selalu memicu kekhawatiran.
“Setiap kali hujan deras mengguyur, warga Bandar Lampung selalu dihantui rasa khawatir,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan kota. Sadzili juga menegaskan bahwa persoalan drainase dan tata ruang tidak bisa lagi dianggap sepele. Ia menyebut bahwa kerugian yang dialami masyarakat terus berulang tanpa solusi konkret.
“Kita tidak bisa lagi menganggap ini normal sementara kerugian materiil dan nyawa terus berjatuhan,” tegasnya.
Aliansi menyebut bahwa narasi “bencana alam” sering digunakan untuk menutupi kesalahan kebijakan. Padahal, berbagai faktor struktural berperan besar dalam memperparah kondisi. Hal ini mencakup buruknya sistem drainase dan alih fungsi lahan.
Koordinator aksi, Haykal, dalam orasinya menegaskan bahwa pemerintah sering berlindung di balik alasan cuaca ekstrem. Ia menyebut bahwa kebijakan selama ini justru membuka ruang bagi kerusakan lingkungan. Menurutnya, perlu ada peran kebijakan yang tidak bisa diabaikan.
“Setiap kali bencana datang, pemerintah selalu berlindung di balik narasi anomali iklim,” ujarnya.
Haykal menegaskan bahwa pemerintah harus berhenti menyalahkan faktor alam. Ia menyebut bahwa kebijakan yang ada justru memperparah kondisi.
“Banjir bukan sekadar cuaca ekstrem, tapi dampak nyata dari tata kelola ruang,” tegasnya.
Aksi ini ditutup dengan penegasan bahwa perjuangan akan terus berlanjut. Aliansi menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah. Mereka menilai bahwa perubahan hanya bisa terjadi melalui tekanan publik yang konsisten.
