Teknokra.co : Ia bercerita dengan tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang menyaksikan langsung api yang telah menelan rumah-rumah, mendengar jeritan anak-anak di balik dinding yang membara, dan melihat tubuh-tubuh bergelimpangan di tepi sawah. Mbah Supardi hanyalah warga biasa, hanya seorang petani, bukan siapa-siapa dalam daftar nama yang dicari. Duduk dan menyusun kembali potongan-potongan hari itu seperti orang yang sudah terlalu sering mengulang kenangan yang sama dalam tidurnya.
Pagi itu, 7 Februari 1989, fajar di Talangsari belum sempurna ketika suara tembakan pertama membelah udara. Bagi Mbah Supardi, itu bukan subuh yang biasa ia rasakan. Meski sejak malam sebelumnya ia tidak memejamkan mata berjaga lepas mendengar kabar bisik-bisik yang berhembus dari mulut ke mulut akan adanya serangan.
“Saya itu semalam yang nggak tidur. Masa itu masih di rumah, magrib itu pulangnya saya,” Mbah Supardi, saksi hidup Tragedi Talangsari.
Ia ingat dengan persis ada sapi yang tak mau diajak pergi. Ada tetangga yang berlarian. Ada tembakan berupa kode peringatan sebelum semuanya menjadi kacau. Lalu ada keputusan-keputusan kecil di tengah kekacauan besar yang entah kenapa terus ia pertanyakan pada dirinya sendiri selama puluhan tahun kemudian.
Tragedi Talangsari yang oleh sebagian kalangan disebut “Peristiwa Talangsari 1989” bermula dari ketegangan antara aparat militer dan komunitas pengikut Warsidi, seorang pemimpin agama yang mendirikan pemukiman pesantren di kawasan pelosok Lampung Timur. Pada 6 Februari 1989, bentrokan pertama terjadi. Kapten Sutiman, seorang komandan militer, tewas. Esok harinya, operasi balasan dilancarkan secara besar-besaran.
Mbah Supardi bukan bagian dari Jemaah Warsidi. Rumahnya hanya kebetulan berdiri berdekatan dengan lokasi pondok. Ia kenal Pak Warsidi sebagai tetangga seseorang yang sering memintanya membajak sawah bersama, bukan pemimpin gerakan. Tapi dalam logika operasi militer malam itu, jarak fisik sebuah rumah dari lokasi bisa berarti segalanya.
Ketika belasan pasukan berdatangan dengan konvoi kendaraan, disertai helikopter yang kemudian mendarat di tepi sungai berbatu gelombang kepanikan menyapu kampung. Warga berlarian. Ibu-ibu kabur menggendong anaknya. Yang lainnya tersisa di dalam rumah-rumah pondok, entah karena tak bisa keluar, tak mau keluar, atau tak sempat keluar, menemui akhir yang tak terkatakan.
“Rumah pondoknya digranati. Nggak mau keluar orangnya di dalam. Keluar bu, anaknya melas, keluar bu. Nggak ada yang buka.” Mbah Supardi, mengenang jeritan yang tak bisa ia lupakan.
Mbah Supardi menyaksikan ini dari kejauhan dari tepi sawah, dalam gelap, seorang diri semalam suntuk. Ia melihat asap merah menyala. Ia mendengar suara yang ia tak bisa ceritakan dengan lengkap bahkan tiga dekade kemudian. Dan ia menghitung dalam kepalanya, dengan cara seorang petani menghitung musim kira-kira tiga ratus nyawa. Anak kecil, Perempuan dan Orang tua. Tumpang-tindih di antara puing.
Setelah api padam, giliran kehilangan lain yang datang. Rumah Mbah Supardi ikut terbakar bukan pada hari pertama operasi, tapi oleh petugas pengganti yang datang belakangan, yang menurut penuturannya “ngamuk” dan membakar rumah-rumah lain yang tak ada kaitannya dengan pondok. Tak ada pakaian yang sempat diselamatkan. Tak ada dokumen. Hanya satu ekor sapi.
Yang lebih panjang dari api adalah perampasan itu sendiri. Tanah milik keluarga Mbah Supardi warisan, sumber penghidupan dikuasai militer. Selama lebih dari satu setengah dekade, ia tak boleh menggarap lahan itu. Tak boleh memanen dan tak boleh menginjaknya
“Baru tahun 2005 itu sudah bisa, Saya sudah beli tanah. Sudah izin sama Pak Mendan,” Kata-kata itu diucapkan tanpa nada getir yang kita bayangkan. Ada sesuatu yang lebih mengerikan dari kemarahan yaitu penerimaan yang lelah.
Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, ketika tim pencari datang untuk menggali dan mengidentifikasi sisa-sisa korban, Mbah Supardi ikut membantu. Ia mengenali beberapa nama. Ia membuka-buka jenazah, mencoba mencocokkan wajah dengan ingatan. Banyak yang tak bisa dikenali lagi. Di sela-sela penggalian itu, ia menemukan sepotong tulang. Seorang wartawan dan aparat kemudian memintanya merebutnya, dalam artian yang halus namun sungguhan. Mbah Supardi mengaku menyerahkan sebagian. Tapi sebagian lagi masih ia simpan, diam-diam, di suatu tempat yang hanya ia tahu.
“Saya itu masih nyimpen tulang itu. Belum busuk,” tuturnya.
Mungkin itu caranya memastikan bahwa sesuatu dari hari itu tetap nyata bahwa itu bukan mimpi, bukan cerita, bukan sejarah yang bisa begitu saja diubah versinya oleh orang-orang yang berkuasa.
Dalam penuturannya, ada satu momen yang terus berulang dimana ia bukan orang yang seharusnya ada di sana, dalam arti tragis itu. Ia bukan Jemaah. Ia tak punya urusan dengan Koramil, dengan Pak Kapten Sutiman, dengan persoalan politik yang bergolak di atas kepalanya. Ia hanya seorang petani. Tetangganya kebetulan seorang ustaz yang populer. Tapi sejarah tidak bekerja dengan “kebetulan”.
Ia menggulung siapa saja yang berdiri di lintasannya dan Mbah Supardi, dengan rumah yang terlalu dekat, dengan tanah yang kemudian terlalu berharga untuk dibiarkan, adalah salah satu dari sekian banyak orang yang tergulung bukan karena pilihan mereka.
Ketika ditanya apakah setelah kejadian itu ada warga yang datang mengancam atau menekan, ia menggeleng. “Tidak ada. Dia kan sipil. Dia warga biasa.” Kalimat itu terdengar seperti pembelaan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk logika yang ia yakini masih berlaku, bahwa orang biasa seharusnya tak perlu menanggung beban perang orang lain.
