Teknokra.co: Catatan Akhir Tahun (Catahu) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung tahun 2025 di Kantor Eksekutif Daerah WALHI Lampung dirilis pada Jumat, (13/3).
Berdasarkan Catahu tersebut, berbagai persoalan lingkungan hidup di Provinsi Lampung dinilai semakin kompleks sepanjang 2025, mulai dari meningkatnya bencana ekologis, kerusakan kawasan hutan, konflik agraria, hingga eksploitasi sumber daya alam yang terus berulang dan mengancam ruang hidup masyarakat.
WALHI Lampung mencatat bahwa berbagai persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu sektor, tetapi meluas dari wilayah perkotaan hingga kawasan hutan dan pesisir.
Perwakilan WALHI Lampung, Mustakim, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 masyarakat terus dihadapkan pada berbagai peristiwa yang menunjukkan semakin memburuknya kondisi lingkungan di Lampung.
“Selama tahun 2025, kita terus disuguhi berbagai pemberitaan tentang meningkatnya bencana ekologis, kerusakan kawasan hutan, konflik agraria yang terus meluas, eksploitasi wilayah pesisir dan laut, ekspansi pertambangan baik di laut maupun di darat, hingga kriminalisasi warga terdampak,” ungkapnya.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa ruang hidup masyarakat semakin terancam oleh berbagai aktivitas yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
Direktur WALHI Lampung, yaitu Irfan Tri Musri, juga menyampaikan bahwa tidak semua persoalan lingkungan dapat tercatat secara menyeluruh dalam kerja advokasi WALHI Lampung selama satu tahun terakhir.
“Kembali pada isu lingkungan, tidak semua persoalan atau isu lingkungan dapat tercatat dan terekam dalam kerja-kerja WALHI Lampung selama satu tahun terakhir,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kondisi lingkungan di Lampung saat ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas.
Irfan berharap berbagai forum diskusi yang melibatkan beragam elemen masyarakat dapat menjadi ruang untuk memperkuat advokasi lingkungan di masa mendatang.
“Semoga pertemuan seperti ini dapat menjadi ruang untuk menerima masukan, informasi, maupun saran terkait isu-isu lingkungan hidup di Provinsi Lampung yang akan kita kawal bersama,” harapnya.
Pandangan serupa disampaikan Dodi Faedlulloh, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila). Ia menilai krisis ekologis yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kegagalan kebijakan pembangunan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Pada dasarnya, ketika terjadi krisis ekologis itu menandakan adanya kegagalan kebijakan. Walaupun secara formal kebijakan sudah ada, desain kebijakannya sendiri bisa saja bermasalah,” ujarnya.
Menurut Dodi, banyak kebijakan pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan.
“Selama logika pembangunan masih berorientasi pada akumulasi kapital, maka eksploitasi terhadap alam akan terus terjadi,” tambahnya.
Sementara itu, Rio Hermawan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Bandar Lampung menilai berbagai persoalan ekologis yang terjadi di Lampung juga perlu menjadi perhatian generasi muda.
“Dengan banyaknya kondisi yang penuh ketidakadilan saat ini, kita sebagai pemuda harus turut mengawal isu-isu lingkungan karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Rio menilai keterlibatan masyarakat sipil, khususnya generasi muda dan mahasiswa, penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
“Keterlibatan masyarakat sipil, khususnya generasi muda dan mahasiswa, sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.
