Teknokra.co : Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Lampung dinilai mengancam ruang hidup petani. Hal tersebut menjadi salah satu isu yang disuarakan Front Perjuangan Rakyat untuk Reforma Agraria (FPR-RA) dalam aksi Hari Tani Nasional di Tugu Adipura, Bandar Lampung, pada Kamis (24/9).
Staf Kampanye dan Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, yakni Mustakim, menyampaikan persoalan pembangunan PSN di Kota Baru berkaitan dengan konflik ruang hidup petani yang hingga kini belum terselesaikan. Menurutnya, lahan yang masih berkonflik justru dibebani dengan sejumlah proyek PSN, termasuk Sekolah Rakyat (SR) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
“Persoalan ruang hidup, persoalan tanah di Kota Baru itu kan belum selesai sampai dengan saat ini. Namun, justru tanah-tanah yang berkonflik itu justru dibebani PSN,” ungkapnya.
Mustakim juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dinilai belum dilakukan secara penuh. Ia menyampaikan hanya sebagian masyarakat yang dilibatkan dalam proses tersebut.
“Keterlibatan dalam proses pembangunan itu masyarakat pun tidak dilibatkan secara penuh. Hanya beberapa orang saja,” ujarnya.
Selain persoalan partisipasi, Mustakim menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan proyek PSN. Menurutnya, penggunaan aparat dalam pengamanan proyek dapat memicu konflik karena masyarakat merasa terintimidasi ketika menyampaikan penolakan.
“Iya, penggunaan aparat di dalam penjagaan PSN itu tentu akan menimbulkan konflik-konflik pada masyarakat. Aparat di sini digunakan untuk menghantui atau menakuti masyarakat agar masyarakat diam dan tidak menolak PSN tersebut,” katanya.
Mustakim menegaskan tuntutan penghentian PSN tidak hanya ditujukan terhadap pembangunan di Kota Baru, tetapi juga proyek-proyek strategis nasional lainnya di Lampung dan berbagai wilayah di Indonesia. Ia menilai keterlibatan aparat dalam pengamanan PSN menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
“Tuntutan ini sebenarnya bukan hanya untuk Kota Baru, tetapi proyek-proyek PSN yang ada di Lampung dan di seluruh Indonesia. Sekarang PSN itu aktif dalam keterlibatan Polri dan TNI dalam proses penjagaan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan perwakilan warga Kota Baru yakni Maryono. Ia menyampaikan tanah merupakan ruang hidup sekaligus sumber penghidupan petani yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Petani itu ruang hidupnya adalah tanah,” ujar Maryono.
Maryono berpendapat bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan karena lahan tersebut menjadi tempat masyarakat mencari penghidupan. Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan informasi dan kesempatan untuk menyampaikan persetujuan maupun keberatan terhadap pembangunan yang berdampak pada ruang hidup mereka.
“Di situ masyarakat cari makan, cari segala-galanya untuk nafkahi anak istri di situ. Makanya masyarakat seharusnya diminta perizinan atau bagaimana, supaya jelas apakah itu membahayakan masyarakat atau tidak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maryono mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pembakaran sampah untuk menghasilkan tenaga listrik. Menurutnya, masyarakat khawatir dampak dari proyek tersebut dapat memengaruhi kesehatan manusia, hewan, serta lingkungan.
“Masyarakat sangat takut karena ruang hidup itu akan hilang. Dan apalagi ditambah yang namanya pembakaran sampah tenaga listrik, untuk tenaga listrik itu kan menghasilkan gas dioksin yang sangat berbahaya atau bisa mengakibatkan penyakit akut untuk manusia dan hewan,” pungkasnya.
